Direktur WALHI Sumsel Yuliusman

Detak-Palembang.com – Pasca memenangkan kasus gugatan banjir di PTUN Palembang, WALHI Sumsel akan mengajak warga Palembang dan DPRD Palembang untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menjalankan tuntutan hakim.

Direktur WALHI Sumsel Yuliusman mengatakan, mereka masih menunggu respon dari Pemkot Palembang apabila ada respon untuk mengajukan banding.

“Setelah 8 Agustus 2022 Pemkot tidak melakukan banding artinya keputusan itu bersifat inkracht (punya kekuatan hukum). Barulah kedepan akan kita giring agar Pemkot mewujudkan semua tuntutan kami itu,”katanya saat menerima kunjungan Pimpinan Detak-Palembang.com di kantor WALHI Sumsel, Kamis (28/7/22)

Dilanjutkannya pihaknya akan menggiring tuntutan itu melibatkan DPRD Palembang dan warga Palembang.

“Karena DPRD Palembang sebagai wakil rakyat yang juga memiliki sifat mengontrol dan mengawasi. Juga kita ajak warga Palembang tentunya warga terdampak banjir,”ucapnya

“Selain itu akan kita sosialisasikan juga kepada teman-teman mahasiswa, organisasi masyarakat baik tingkat RT serta RW dan aktifis lingkungan lainnya. Kami bersama-sama akan mengiring tuntutan ini, agar bisa di wujudkan dan diterapkan oleh Pemkot,”tuturnya lagi

Sementara itu gugatan WALHI Sumsel yang disasarkan kepada tergugat Wali Kota (Wako) Palembang Harnojoyo ke PTUN Palembang dilakukan sejak Februari 2022. Gugatan ini muncul saat terjadi banjir pada 25 Desember 2021 yang mengakibatkan sekitar 4.000 warga Palembang menjadi korban atau terdampak.

Kelalaian ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang terdampak. Pada 11 Februari 2021 lalu, WALHI bersama tiga orang warga sipil melakukan gugatan di PTUN.

Alhasil gugatan itu dikabulkan oleh PTUN Palembang. Hal ini terkait pelanggaran Pemkot Palembang tidak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai Perda 15/2012 tentang RTRW Kota Palembang tahun 2012/2023, sehingga menyebabkan banjir pada 25-26 Desember 2021.

Ini dia tuntutan penggugat WALHI Sumsel yang harus dijalankan tergugat Pemkot Palembang :

  1. Menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Palembang serta mengembalikan fungsi Rawa Konservasi seluas 2.106,13 Ha (dua ribu seratus enam koma tiga belas hektar) di wilayah Kota Palembang sebagai fungsi pengendalian Banjir di kota Palembang;
  2. Menyediakan Kolam Retensi secara cukup sebagai fungsi Pengendalian Banjir dan saluran Drainase yang memadai dalam meliputi: saluran primer, sekunder dan tersier serta terhubungan dengan kolam retensi dan masing-masing Daerah Aliran Sungai yang diolah menjadi air sesuai baku mutu air bersih, agar air sungai yang tercemar limbah rumah tangga seperti sabun, detergen, dan lain-lain bisa diolah sebagai fungsi pengendalian banjir di kota Palembang;
  3. Menyediakan Tempat Pengelola Sampah yang tidak menimbulkan pencemaran udara dan air sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang;
  4. Menyediakan “Posko Bencana Banjir” dilokasi yang terdampak banjir, melakukan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana kepada warga kota Palembang dalam tanggap darurat bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga.menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021;
  5. Membayar ganti-rugi kepada: Penggugat 1 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Penggugat 2 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan Penggugat 3 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);