Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Staf Khusus (stafsus) Bupati Ogan Ilir (OI) Ir H Permana,

Detak-Palembang.com – Palembang , Dalam waktu dekat ini, pemerintah pusat berencana akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan mengacu pada harga minyak dunia.

“Kenaikan harga BBM ibarat buah simalakama. Pemerintah mau tidak mau harus menaikkan harga BBM, walaupun ini berat. Karena ini menyangkut hajat masyarakat menengah ke bawah. Pertalite dan solar itu merupakan motor kehidupan ekonomi masyarakat bawah,” kata  Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Staf Khusus (stafsus) Bupati Ogan Ilir (OI) Ir H Permana, M.MA., saat di temui di coffee shop di Palembang, Rabu (31/8/2022).

Dikatakan Ir H Permana, alasan pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM walaupun menghitung hari. Karena subsidi yang selama adalah dinikmati oleh 89 persen masyarakat kalangan menengah ke atas.

Baik oleh industri, mobil pribadi yang mempunyai kesempatan mengantri beli solar dan pertalite.

Secara hukum ekonomi kondisi demikian dianggap tidak adil. Inilah yang harus terus disosialisasikan oleh pemerintah secara hirarkis ke bawah agar masyarakat juga mengerti.

“Kenapa dinaikkan, karena harga minyak dunia juga naik, dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina. Untuk satu dollar saja dihitung saat ini yakni Rp14.500, jadi daripada membebani APBN, maka mau tidak mau inilah jalan pemerintah untuk menaikkan pertalite dan solar. Mudah-mudah naiknya tidak terlalu signifikan. Artinya tidak terlalu berat, atau tidak lebih dari Rp10 ribu,” paparnya.

Sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM, lanjut Permana, pemerintah mengembalikan lagi dana subsidi untuk masyarakat menengah miskin.

Tinggal pengawasan bersama agar subsidi itu betul-betul tepat sasaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat yang bermata pencarian pedagang, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan pekerja serabutan.

“Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Perindustrian berupa peralatan, perbengkelan, mesin-mesin home industri. Bantuan itu harus dikawal bersama jangan sampai tidak tepat sasaran. Konon kabarnya sekitar 20 persen merupakan ASN yang menerima bantuan,” jelasnya.