Detak-Palembang.com – Jakarta , Walikota Palembang H. Harnojoyo Menerima Penghargaan sebagai Pemerintah Kota dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Minimal 10 kali Berturut-turut, untuk Laporan Keuangan Daerah tahun 2012-2021.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengungkapkan apresiasi besar atas apa yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dalam opini yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Sri Mulyani, pencapaian yang ada saat ini merupakan suatu yang luar biasa mengingat upaya Indonesia dalam membangun tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan bertanggung jawab, sehingga APBN dan APBD semakin bermanfaat sebagai instrument keuangan di pusat dan daerah. 

Sri Mulyani pun berharap agar status WTP yang disandang setiap Kabupaten/Kota bisa berbanding lurus dengan pengelolaan instrument keuangan secara akuntabel dan efektif dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada.

“Saya harapkan raihan ini tidak membuat Pemerintah Kabupaten/Kota terlena dan berpuas diri, tapi terus memperbaiki sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing,” ujar Sri Mulyani. 

Selanjutnya, mengingat masih berlangsungnya upaya penanganan pandemi Covid-19 dalam skala yang masif, Sri Mulyani menyadari ini akan berdampak pada pengubahan anggaran keuangan secara cepat, responsif. 

Namun, upaya menjaga laporan keuangan tetap akuntabel merupakan suatu langkah yang tidak sederhana.

“Kita bersyukur banyaknya kepala daerah yang mengambil kebijakan alokasi keuangan secara akuntabel dan bertanggung jawab,” kata Sri Mulyani. 

Untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (UU Pengelolaan Negara), Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa,

menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.