Pulau Pasir dilihat dari geogle maps

Detak-Palembang.com – Nusa Tenggara Timur , Masyarakat adat Pulau Pasir, rencana menggugat Australia. Setelah muncul ketegangan warga Pulau Alor dan Rote yang mengecam pendudukan Australia terhadap Pulau tersebut.

Berita sempat ramai dan viral selama satu pekan. Namun, isi berita tidak membawa pesan yang mendalam. Berita – berita media mengutif pernyataan masyarakat untuk menjelaskan kronologis. Mestinya media sebagai alat bangun kecerdasan dan pengetahuan bisa menyajikan informasi yang detail, mulai dari sejarah, penghuni adat Pulau Alor dan Pulau Rote, batas wilayah, hasil MoU pengelolaan perikanan, hingga perkembangan masa sekarang.

Sementara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) sudah tegaskan bahwa Pulau Pasir bukan bagian dari Indonesia. Keterangan itu di dasarkan pada kalusul bagi-bagi wilayah jajahan dari masa silam.

Legal standing Kemenlu sebagai negara tegas agar isu tersebut, tidak menjadi bola liar yang membelah masyarakat soal kedaulatan. Namun, ada kelemahan akibat penegasan oleh Kemenlu, yakni tidak merinci kronologis pembagian wilayah itu dari sejak masa penjajahan, kehidupan masyarakat Pulau Alor dan Pulau Rote.

Mestinya, pemerintah pertimbangkan perasaan masyarakat dan tegakkan hukum terhadap Australia karena seringnya menangkap nelayan yang beraktivitas di Pulau Pasir. Sudah banyak sekali nelayan – nelayan ditangkap tanpa ada bantuan hukum dari pemerintah. Organisasi nelayan cenderung berjuang sendiri untuk bebaskan nelayan dari jeratan hukum Australia.

Perlu diketahui, perbedaan wilayah kedaulatan negara (batas wilayah) dan/atau geografi bangsa dengan wilayah penangkapan ikan yang dilakukan nelayan – nelayan. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timor terletak 320 kilometer dari pantai Barat-Utara Australia, tapi hanya 140 kilometer di selatan Pulau Rote, NTT.

Sementara indikator penetapan wilayah suatu negara merupakan unsur mutlak. Setiap negara memiliki wilayah yang terletak di dalam maupun di luar wilayah negara tersebut.
Rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat merupakan tiga syarat mutlak terbentuknya suatu negara. Secara umum wilayah terbagi menjadi empat, yaitu daratan, lautan, udara, dan ekstrateritorial serta penjelasan perbatasannya. Dalam hal ini, negara menjalankan yurisdiksi teritorial yang berlaku untuk orang dan benda yang berada dalam wilayah tersebut (Kristina – detikEdu, 27 Sep 2021).

Sorotan publik luput soal perbedaan wilayah. Pulau Pasir masuk dalam kategori wilayah Indonesia yang bersifat ekstra teritorial (yurisdiksi teritorial) yang berkaitan langsung aktivitas orang (manusia) dan/atau nelayan serta kekayaan hayati atau benda yang ada di dalamnya. Artinya pemerintah Indonesia berhak mengelola Pulau Pasir bukan hanya Australia. Tentu pengelolaan itu secara bersama – sama.

Sebagaimana rujukannya pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat. Artinya Pulau Pasir masuk alur WPP 573 karena bagian Selatan Nusa Tenggara Indonesia dan bagian Barat-Utara Australia. Mengapa demikian, karena berjarak 140 kilometer dari Pulau Rote Selatan Indonesia. Dasarnya, tentu peraturan, MoU dan UNCLOS PBB 1982 yang menjelaskan bahwa wilayah pengelolaan kedaulatan konteks yurisdiksi teritorial maupun pengelolaan perikanan berjarak 200 mil.

Ada dua unsur yang menuntut pemerintah Indonesia berpihak pada masyarakat dan nelayan – nelayan seluruh Indonesia yang transit di Pulau Pasir, yakni: pertama, hukum nasional Indonesia, nelayan harus melaut dan beraktivitas eksplorasi berjarak 12 mil dari pinggir pantai atau sekitar 19,312 kilometer. Sementara wilayah Rote – Pulau Pasir berjarak 140 Kilometer. Kedua, UNCLOS 1982 dalam pengelolaan ZEE merupakan daerah pengelolaan perikanan, penangkapan ikan dan eksplorasi yang paling menguntungkan sebagian besar berada di perairan pesisir hingga batas 200 mil.

Dari kedua indikator tersebut, apakah Pulau Pasir masuk wilayah Indonesia? menurut hukum nasional Indonesia dan UNCLOS PBB 1982 itu, mestinya Pulau Pasir masuk wilayah Indonesia. Karena jarak Australia – Pulau Pasir saja sekitar 320 Kilometer. Artinya Australia jauh masuk kedalam wilayah NKRI.

Australia tidak boleh sembrono melanggar aturan negara lain. Walaupun ada MoU dimasa pemerintahan Soeharto dan sejarah bagi – bagi wilayah kekuasaan atas penjajahan yang berlangsung dahulu kala. Namun, harus kita patuhi hukum internasional berdasarkan UNCLOS 1982 PBB. Karena penjajahan itu ada, maka UNCLOS 1982 mengatur agar suatu Australia tidak menyerobot wilayah Indonesia.

Pemerintah Indonesia dilema dalam hal ini, penegasannya mengalami distorsi kedaulatan negara. Wajar masyarakat Pulau Rote dan Pulau Alor mengklaim Pulau Pasir karena sangat berdekatan dan masyarakat telah menghuni sekitar Rote, Alor dan Pulau Pasir sejak tahun 1721 atau sebelumnya. Apalagi warisan budaya dan kuburan sepeninggalan leluhur masyarakat Pulau Rote disana.

Justru pemerintah masih samar – samar melihat sejarah dinamika masyarakat adat Pulau Alor dan Pulau Rote. Dengan kesamaran itu, ditambah memburamkan eksistensi masyarakat adat. Tentu, timbangan beban psikologi sosial masyarakat adat pesisir, terutama nelayan semakin meningkat eskalasinya.

Pemerintah perlu bertanya, rencana sengketa Pulau Pasir NTT itu telah tersorot kamera dunia, dimana masyarakat adat Laut Timor mengancam mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari pulau pasir. Tentu, masyarakat pemegang kunci Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor (kata: Ferdi Tanoni) memberi sinyal gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. (DetikNews, 21/10/2022).

Merujuk pada sejarah pra-kolonial, kawasan yang dikenal Ashmore Reef itu sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. (Kumparan, 22/10/2022). Tentu, indikatornya banyak hal yg harus dilakukan studi. Selain dari aktivitas nelayan Indonesia yang sering dijadikan transit dan penangkapan sumberdaya ikan.[]

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)