Detak-Palembang.com PALEMBANG – Para massa aksi yang didominasi perempuan mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Kamis (16/5/2019).

Para perempuan yang tergabung dalam “Emak-Emak Militan” tersebut meminta kepada Bawaslu untuk melakukan diskualifikasi  pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 lantaran diduga telah melakukan kecurangan.

Kordinator aksi “Emak-emak Militan” Dina Tanjung dalam orasinya mengatakan, jika indikasi kecurangan pada pemilihan presiden telah dilakukan secara terstruktur dan masif. Bahkan, mereka pun telah mengantongi barang bukti untuk dilaporkan ke Bawaslu.

“Kami tidak terima jika pemilu dicurangi, Paslon 01 harus didiskualifikasi,” kata Dina.

Untuk mengamankan jalannya demo tersebut, pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi segala potensi kerusuhan yang akan terjadi menjelang penetapan hasil rekapitulasi tingkat nasional pada 22 Mei mendatang. Ancaman seruan ‘people power‘ berpotensi memunculkan gelombang demonstrasi yang bakal diantisipasi kepolisian.

Kapolresta Palembang Komisaris Besar Didi Hayamansyah mengatakan pihaknya baru saja selesai melakukan pengamanan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kota dan provinsi yang berjalan lancar. Meskipun rekapitulasi di daerah telah selesai, pihaknya masih terus melaksanakan pengamanan sesuai tahapan pemilu.

Didi berujar, pihak kepolisian bersama instansi lainnya seperti Pemkot Palembang, TNI, serta tokoh agama dan masyarakat sepakat menolak adanya seruan turun ke jalan menunjukkan people power.

“Insya Allah kita sudah sepakat tadi, di Palembang tidak ada people power. Tapi kalau nanti seandainya ada, kita sudah mempersiapkan tahapan-tahapan bagaimana cara menghadapi kelompok atau massa yang mencoba melaksanakan unjuk rasa dan lain sebagainya terkait penghitungan pusat,” ungkap dia, Selasa (14/5).

Dirinya berharap tidak ada unjuk rasa yang mengatasnamakan people power di Palembang.

“Kita ingin Palembang aman, nyaman, damai sehingga pembangunan di kota Palembang dapat berjalan dengan lancar,” tambah dia.

Terpisah, Gubernur Sumsel Herman Deru mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak terbawa polemik politik yang saat ini sedang panas. Dirinya berujar, pelaksanaan tahapan pileg dan pilpres di Sumatera Selatan telah berjalan dengan aman dan terbuka secara transparan.

Dirinya meminta apapun keputusan yang terjadi usai rekapitulasi tingkat nasional dapat diterima oleh masyarakat.

“Saya harap masyarakat Sumsel dapat menerima hasil penghitungan karena sudah sangat transparan dalam prosesnya. Jika ada ajakan-ajakan untuk people power jangan mau,” ujar Deru.

Pelaksanaan demokrasi di Sumsel, ujar dia, telah dijalankan masyarakat secara dewasa. Selain itu, dukungan dari semua pihak seperti KPU, Bawaslu, polisi dan TNI dalam mengawal demokrasi menjadikan proses pemilu menjadi aman.

“Siapapun pemenangnya tolong hormati. Konstitusi kita di dalam proses demokrasi perolehan suara terbanyak itulah sebagai pemenang. Kita hormati siapapun pemenangnya,” ujar dia.