Sidang Muddai Madang agenda membacakan replik

Detak-Palembang.com – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejagung dan Kejati Sumsel, Junaidi SH MH didampingi Azwar Hamid SH MH, menegaskan, jika dalam perkara PDPDE Sumsel Muddai Madang menerima keuntungan pribadi sebesar Rp 2,1 miliar dan 17 juta dolar, Selasa (7/6/2022)

Hal itu diungkapkan JPU saat membacakan replik (jawaban atas pembelaan atau pledoi) untuk Muddai Madang terdakwa dugaan kasus korupsi PDPDE Sumsel, Masjid Sriwijaya dan TPPU, serta menjawab pledoi Penasihat Hukum terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palembang.

“Berdasarkan fakta persidangan terdakwa Muddai Madang di perkara PDPDE menerima kuntungan pribadi sebesar Rp 2,1 miliar dan 17 juta dolar Amerika. Untuk itu terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti di perkara PDPDE Sumsel,” tegas JPU.

Masih dikatakan JPU dalam perkara PDPDE Sumsel, Muddai Madang selaku pemilik PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) telahmengarahkan pembagian saham terkait pengelolaan gas Jambi Merang yang terdiri dari; saham untuk PT DKLN 85% dan saham untuk BUMD PDPDE Sumsel 15%.

“Dalam perkara PDPD Sumsel terungkap fakta jika dari pengelolaan gas yang dilakukan PT PDPDE Gas yang merupakan perusahaan patungan yang dibentuk oleh PT DKLN dan BUMD PDPDE Sumsel terjadi dugaan korupsi hingga megakibatkan kerugian negara,”
jelasnya.

Diungkapkannya, pembentukan PT PDPDE Gas merupakan sekema yang dilakukan Muddai Madang agar terdakwa dapat mengelola dan menjual gas di Jambi Merang.

“Sebab dalam perkara PDPDE tersebut Alex Noerdin (terdakwa berkas terpisah) selaku gubenur saat itu telah memerintahkan agar pengelolaan gas Jambi Merang diberikan kepada Muddai Madang. Terkait hal itu, Muddai Madang pun membuat skema membentuk perusahaan patuangan antara PDPDE Sumsel dan perusahaannya yakni PT DKLN dengan membentuk PT PDPDE Gas,” ungkapnya.

Dilanjutkan JPU, bahkan dari fakta persidangan juga terungkap jika gas Jambi Merang yang awalnya untuk kebutuhan listrik di Sumsel dialihkan dengan dijualkan oleh terdakwa ke perusahaan kertas di Jambi.

“Jadi gas yang awalnya buat kebutuhan listrik dialihkan dengan dijual ke perusahaan kertas di Jambi,” pungkas JPU.

Usai mendengar replik JPU, Tim Penasihat Hukum Muddai Madang menyatakan akan menyampaikan duplik untuk menjawab replik JPU.