Pengadilan Tipikor Palembang

Detak-Palembang.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel, M Naimullah SH MH didampingi Azwar Hamid SH MH dan Indra Bangsawan SH MM, Rabu (13/4/2022) menuntut Najib Cs empat terdakwa dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palembang.

Adapun Najib Cs tersebut, yakni; Akhmad Najib (mantan Asisten Kesra Sumsel yang juga Sekretaris Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya) Laonma PL Tobing (mantan Kepala BPKAD Sumsel), Loka Sangganegara (Tim Leader Pengawas PT Indah Karya) dan Agustinus Antoni (Kabid Anggaran BPKAD yang juga Sekretaris TAPD Sumsel).

Dalam persidangan JPU Kejati Sumsel menegaskan, jika perbuatan keempat terdakwa telah terbukti secara sah melakukan dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

“Dengan ini menuntut terdakwa Akhmad Najib dengan pidana 5 tahun penjara. Kemudian menuntut terdakwa Laonma PL Tobing dengan pidana penjara 5 tahun. Sedangkan untuk terdakwa Agustinus Antoni dan terdakwa Loka Sangganegara masing-masing dituntut hukuman pidana 4 tahun 6 bulan penjara,” tegas JPU Kejati Sumsel.

Masih kata JPU, keempat terdakwa masing-masing juga dituntut pidana denda sebesar Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Tuntutan pidana yang dijatuhkan terhadap keempat terdakwa karena dalam perkara ini keempat terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandas JPU.

Sementara Ketua Majelis Hakim Yoserizal SH MH menunda persidangan, dan akan kembali membuka sidang pada Selasa 19 April 2022 mendatang.

“Sidang akan kita buka kembali Selasa depan dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum keempat terdakwa,” tandas Hakim.

Diduga Korupsi Duit Masjid Jadi Hal Memberatkan Tuntutan Pidana Najib Cs Terdakwa Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya

Sementara itu, di persidangan, JPU Kejati Sumsel mengungkapkan hal memberatkan keempat terdakwa.


“Hal memberatkan keempat terdakwa karena dalam perkara ini yang diduga dikorupsi merupakan duit atau uang pembangunan tempat ibadah, yakni Masjid Sriwijaya. Kemudian keempat terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi,” tegas JPU.

Masih kata JPU, sedangkan untuk hal meringankan yaitu keempat terdakwa bersikap sopan di persidangan.

“Keempat terdakwa juga mengakui perbuatannya,” kata JPU.

Dijelaskan JPU, jika berdasarkan fakta persidangan yang dikuatkan barang bukti serta keterangan para saksi yang bersesuaian maka dalam perkara tersebut keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

“Untuk itu perbuatan keempat terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.