Pengadilan Negeri Palembang

Detak-Palembang.com – Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin terdakwa dugaan kasus korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel tahun 2010-2019, Senin (25/4/2022) menyampaikan pesannya kepada ahli BPK RI yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palembang.

Hal tersebut dikatakan Alex Noerdin saat Ketua Majelis Hakim Yoserizal SH MH meminta tanggapan terkait keterangan ahli dari BPK RI yakni Hendratna Mutaqin, SE., Ak., Msc., XRY, CFE., CCO., CCPA., CHFI yang dihadirkan JPU Kejagung di persidangan.

“Saya hanya menyampaikan pesan dengan saksi ahli, jika nasib kami dipertaruhkan dari kesaksian anda,” kata Alex Noerdin.

Sedangkan terdakwa Muddai Madang mengungkapkan, jika dirinya keberatan atas keterangan Ahli dari BPK.

“Sebab PT DKLN dan PDPDE Gas merupakan perusahaan swasta, namun mengapa perkara tersebut dijadikan dugaan Tipikor (tindak pidana korupsi),” ujar Muddai Madang pemilik dan juga Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN).

Kemudian terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak tahun 2008 dan juga merangkap Dirut PT PDPDE Gas tahun sejak 2010 mengatakan, jika dirinya, Alex Noerdin, Muddai Madang dan A Yaniarsyah Hasan (Direktur PTDKLN sejak tahun 2009 merangkap Direktur PT PDPDE Gas sejak tahun 2009 serta Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak tahun 2014 yang juga Komisaris PT PDPDE Gas) tidak sama sekali menerima uang ‘gelap’ dalam perkara tersebut.

“Kami berempat tidak menerima uang ‘gelap’, tapi kami disalahkan dengan metode audit yang dilakukan oleh saksi ahli,” kata terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin.

Sementara Ahli dari BPK RI, Hendratna Mutaqin, SE., Ak., Msc., XRY, CFE., CCO., CCPA saat memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan menegaskan, jika dalam dugaan kasus tersebut perbuatan keempat terdakwa telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

“Kerugian negara tersebut terjadi karena adanya hak yang harusnya milik PDPDE Sumsel atas pengelolaan gas Jambi Merang dialihkan ke PDPDE Gas. Akibatnya, hak milik PDPDE Sumsel hilang hingga mengakibatkan kerugian negara dalam perkara tersebut,” tandasnya.