Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara (HTN)

Detak-Palembang.com – Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara (HTN) membeberkan perbedaan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal isu perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia (RI)

Diketahui memang isu perpanjangan masa jabatan Presiden RI menjagi 3 periode bergema usai para tokoh dari elite pemerintah dan Ketua Umum Partai Politik menyebut ke publik.

“Kalau Jokowi diam-diam menskenariokan, pertama untuk 3 periode. Itu mungkin agak susah. Kedua, perpanjangan masa jabatan sambai 2027, dan penundaan pemilu yang konsekuensinya ya perpanjangan masa jabatan juga,” ungkapnya seperti dikutip dari laman YouTube pribadinya, Minggu (28/3/2022).

Karena, lanjut Refly bahwa tidak mungkin ada penjabat presiden atau presiden caretaker.

“Ya jadi kalau belum ada presiden baru yang dilantik, maka presiden lama masih menjabat,” ujarnya.

Sedangkan di era SBY, kata Refly tidak pernah mendengar ada isu perpanjangan masa jabatan baik dari menteri dan partai koalisi pemerintah yang menunjukan SBY tidak tergoda.

Hal inilah yang menjadi perbedaan essensial antara Era SBY dan Jokowi dalam menanggapi perpanjangan masa jabatan.

“Dari menteri SBY, kita tidak pernah mendengar isu itu, sedangkan menteri Jokowi, Bahlil Ngomong paling tidak, Airlangga ngomong, Luhut ngomong, Muhaimin Iskandar ngomong, dan Zulkifli Hasan ngomong,” pungkasnya.