Ketua DPRD Prov Sumsel RA.Anita Noeringhati

Detak-Palembang.com – Palembang , Dugaan cabul di kampus Unsri semakin mencuat pasca Mahasiswi pelapor cabul dosen sempat dicoret dari Yudisium Fakultas Ekonomi Unsri. Terkait itu, DPRD Sumsel agendakan panggil Rektorat Unsri, Dinas PPPA, BEM Unsri dan pihak korban secara resmi.

Pemanggilan atau undangan secara resmi dan bersifat penting itu, tertuang dalam surat yang terpantau, Sabtu (4/12/2021). Dalam surat yang dikeluarkan DPRD Sumsel, tanggal 3 Desember 2021 itu, ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati.

Surat tersebut, berisi agenda rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPRD Sumsel, yang ditujukan ke kepala dinas PPPA Sumsel, Rektorat Unsri dan jajaran, BEM Unsri dan pihak korban dugaan pelecehan seksual. Rapat itu rencananya akan di gelar pada Senin (6/12/2021) pagi, pukul 08.00 Wib. Bertempat di ruang rapat Komisi V DPRD Sumsel.

Terkait terus melebarnya isu pencabulan di Universitas Negeri ternama di Sumsel itu, DPRD Sumsel pun menyoroti kasus ini dan menjadikannya sebagai atensi.

“Saya sebagai ketua DPRD sekaligus sebagai ketua Kaukus Perempuan Sumsel ikut atensi terhadap kasus ini, ini akan saya pantau sampai sejauh mana tindakan dari penegak hukum dari penyidikan ini,” ungkap Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati dikonfirmasi awak media.

Menurutnya, dalam hal ini jika sejak awal pihak rektorat proaktif memberikan tindakan isu yang mencemarkan nama baik Unsri akibat ulah oknum tentu tidak akan melebar sampai sejauh ini.

“Jika rektorat pro aktif dan segera selesaikan di internal Unsri, saya rasa informasinya tidak sampai melebar seperti ini. Itu mencoreng almamater, kita sebagai almamater harus jaga nama baik unsri. Jangan sampai karena ulah oknum, nama baik Unsri jadi tercemar,” jelas wanita yang merupakan Alumni Pascasarjana Unsri angkatan tahun 2007 itu.

Dia mengatakan, sangat menyayangkan kasus seperti ini bisa terjadi. Dia berharap jangan sampai menjadikan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 menjadi alasan siapapun dalam melakukan tindak pelecehan seksual.

“Sebagai ketua DPRD perempuan saya sangat menyayangkan adanya tindakan amoral seperti ini, seorang pendidik harusnya memberikan contoh dan memberikan keamanan ke anak didiknya,” tegasnya.

“Saya berharap kasus ini harus tuntas, sebagai peringatan terhadap siapapun untuk tidak melecehkan perempuan. Jangan berlindung pada Pemrmendikbud 30 tahun 2021, di sana disebutkan bahwa tebukti suka sama suka tidak perlu disidik, apapun ini perlu dituntaskan untuk berikan contoh dan efek jera,” jelasnya.

Sebelumnya, BEM KM Unsri mengatakan salah satu mahasiswi mendadak dicoret dari yudisium Fakultas Ekonomi Unsri hari ini. Mahasiswi itu merupakan salah satu pelapor kasus dugaan pencabulan oleh dosen Unsri.

“Kemarin ada namanya, sampai semalam nama dia dicoret dan mendadak dihilangkan, kami kurang paham apa alasannya hingga pihak fakultas membatalkan hal itu,” kata Presiden BEM KM Unsri Dwiky Sandy kepada wartawan, Jumat (3/12).