Detak-Palembang.com – Jakarta , Aktivis Anti Korupsi Adhie M Massardi dikabarkan akan melaporkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke KPK terkait dugaan kasus korupsi. Rencananya, Adhie M Massardi akan melimpahkan dokumen temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang patut diduga melibatkan Ahok.

Dokumen temuan itu termasuk saat Ahok masih Wakil Gubernur (2012) maupun setelah ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta (2014) menggantikan Joko Widodo yang jadi presiden. Dilansir dari Rmol.id, Adhie bahkan menegaskan bahwa dokumen berbagai skadal korupsi di Pemprov DKI sepanjang 2012 hingga 2017 yang akan dilimpahkan ke KPK tersebut sudah dalam bentuk buku resmi.

Dokumen dikumpulkan dan dirangkai oleh satu tokoh gerakan anti-korupsi dan peneliti sumberdaya alam Indonesia, Marwan Batubara. Menurut informasi, buku hasil rangkaian tersebut pernah dicetak pada tahun 2017 silam.

“Sebenarnya apa yang kami punya (dokumen korupsi Pemprov DKI) hanya sebagian kecil saja dari yang dimiliki KPK,” ujar Ketua Komite Eksekutif KAMI itu. “Rencana pengiriman dokumen berupa buku ‘Korupsi Ahok’ ke KPK,” sambung Adhie.

Pengiriman buku ini, katanya, untuk mengingatkan kepada Firli Bahuri sebagai ketua KPK, bahwa ada skandal korupsi besar dan fenomenal yang diam-diam ‘dipetieskan’ oleh rezim KPK sebelum ini. “Dengan kedok ‘belum menemukan niat jahat’,” tegas Adhie.

Dalam kesempatan itu, Adhie akan mengajak Marwan Batubara, penulis buku ‘Korupsi Ahok’ yang bisa menjelaskan lebih gamblang tentang isi bukunya. Menurutnya, kasus dugaan korupsi Ahok sengaja dibawa ke ranah hukum karena melihat aparat penegak hukum tampak seolah sangat permisif.

Adhie menegaskan aparat penegak hukum benar-benar melakukan pembiaran kepada para pejabat korup yang skandal korupsinya dilakukan secara terbuka. “Saya melihat republik ini sudah benar-benar menjadi Negeri Para Bedebah, yang penguasanya hobi menjarah. Sedang rakyatnya hidup dalam tingkat kesejahteraan yang sangat rendah,” tegasnya. (Red)