Visit Indonesia (IST)
Visit Indonesia (IST)

DETAK-PALEMBANG.COM, PALEMBANG – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumatera Selatan (Sumsel), terus mendorong agar pelaku usaha wisata, memiliki izin usaha.

Karena hingga saat ini, pelaku usaha wisata masih banyak yang belum mengantongi izin usaha, sehingga menghambat beberapa aktivitas. Untuk itu, Disbudpar Sumsel menyediakan layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Diungkapkan Kepala Disbudpar Sumsel Aufa Syahrizal, layanan tersebut untuk menyemangati para pelaku usaha wisata, bisa dapat memiliki izin yang dapat melindungi usahanya.

Apalagi sektor pariwisata, merupakan yang paling terpuruk saat pandemi COVID-19. Akibatnya banyak yang dirumahkan dan beralih membuka usaha sendiri.

“Kita sediakan layanan ini bagi pelaku usaha wisata, agar mereka bisa dengan mudah mendaftarkan izin usaha mereka melakui layanan ,” ucapnya, Jumat (15/10/2021).

Dengan mengantongi izin usaha, lanjutnya, menghindari para pelaku usaha saat didemo oleh masyarakat. Sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi dan mempunyai kekuatan hukum.

Untuk bisa mendaftarkan izin usaha tersebut, bisa langsung ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumsel. Atau bisa datang secara langsung maupun secara online, melalui Online Single Submission (OSS) dengan web http://Oss.go.id.

“Jika tak mau ke lokasi pendaftaran, bisa melalui pendaftaran online. Jadi tak ada alasan bagi pelaku usaha wisata, untuk tidak mendaftarkan usahanya. Semua jenis usaha baik restoran, hotel, penginapan, sovenir harus memiliki izin usaha,” katanya.

Dari puluhan ribu pelaku usaha yang ada di Sumsel, dia mengatakan, hanya 10 persen pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya. Atau sebanyak 1.600 usaha.

Ditambahkan Herlan Aspiudin, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sumsel, jika di Kota Palembang saja ada 10 ribu pelaku usaha. Namun masih banyak yang belum memiliki izin.

“Karena itulah, mereka masih harus diedukasi agar tergerak untuk membuat ijin usaha. Selain itu juga bisa dengan melibatkan organisasi, untuk mempermudah pembuatan Izin,” ujarnya.