Mantan Wagub Sumsel Eddy Yusuf

Detak-Palembang.com PALEMBANG – Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Eddy Yusuf diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejati) Sumsel sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE).

Wagub Sumsel periode 2008-2013 terlihat keluar dari Gedung Kejaksaan Negeri (Kejati) Sumsel Rabu,(29/9/2021).

“Saya tidak tau apa-apa! Saya jadi Wagub kerjaan saya hanya mengunjungi Wisuda. Kalian sendiri tahukah? Tidak pernah saya dilibatkan dalam urusan pemerintahan,”katanya

Diakuinya sendiri dia datang dipanggil diminta sebagai saksi ketika dia jadi Wagub. Dia diperiksa sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

“Banyak yang ditanya tadi dari jam 9. Kalau untuk fee tidak ada cuman dapat bogem,”katanya sembari bercanda dan menunjukkan bogem tangannya.

Dia juga menyebutkan sudah dua kali menjadi saksi kasus ini. Baru-baru ini dia dipanggil oleh Kejagung di Jakarta. Dia menyebutkan saat diperiksa selain sebagai Wagub, dia juga menjabat sebagai pengawas proyek pembelian gas bumi oleh BUMD PDPDE.

“Dua kali kemarin di Jakarta, tetapi sama saja pertanyaannya. Saya menjabat juga sebagai pengawas proyek tetapi hanya nama saja,”ucapnya.

Ditanya usai menjadi Wagub di era Alex Noerdin Eddy Yusuf terlihat tidak pernah lagi berada di kanca politik ataupun kembali menjadi Bupati di Sumsel.

Dia menjawab, keseharian sekarang hanya di rumah dan sibuk dengan hobinya memelihara burung.

Sementara itu kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Tahun 2010-2019 diperiksa Tim Jaksa Penyidik Kejagung dan Jaksa Penyidik Kejati di Kejati Sumsel.

Dari pemeriksaan itu telah ditetapkan empat tersangka, yakni Alex Noerdin Mantan Gubernur Sumsel, Mudai Madang Direktur PT. DKLN dan juga merangkap Komisaris Utama PT. PDPDE Gas serta menjabat sebagai Direktur PT. PDPDE Gas, Caca Isa Saleh S Direktur Utama PDPDE Sumatera Selatan periode 2008, dan A. Yaniarsyah Hasan Direktur PT DKLN periode 2009.

Diketahui adapun kerugian negara dalam
dugaan kasus ini berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan RI terdiri dari tiga kerugian negara, yakni kerugian negara
sebesar USD 30.194.452.79 berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 s/d 2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel

Kerugian negara sebesar USD 63.750,00
dan Rp. 2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.