Wako Palembang Harnojoyo

Detak-Palembang.com PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menyatakan memperpanjang aturan kategori PPKM Level 4 yang lagi diterapkan.

Hal itu disampaikan langsung Wali Kota (Wako) Palembang Harnojoyo. Dia menyebutkan Palembang masuk kategori PPKM Level 4 yang telah menerapkan beberapa aturan.

“Warga harus patuhi aturan itu, seperti menerapkan protokol kesehatan dan mall tetap ditutup,”katanya di rumah dinas Walikota Selasa,(3/7/2021)

Menurutnya perpanjangan PPKM Level 4 di Palembang sesuai instruksi dari Kemendagri sampai tanggal 9 Agustus. Selanjutnya pihak terus akan menjalankan instruksi lanjutan.

“Sampai tanggal 9 Agustus, kemudian kita tunggu lagi intruksi berikutnya. Semoga saja Palembang keluar dari status kategori PPKM Level 4,”pungkasnya.

Apa saja aturan PPKM Level 4 Itu?

Dalam aturan PPKM Level 4 atau PPKM diperpanjang, usaha-usaha kecil seperti pedagang kaki lima diizinkan untuk tetap buka dengan protokol kesehatan ketat sampai jam tertentu.

Secara spesifik, pedagang makanan seperti warung dan PKL makanan diizinkan buka sampai pukul 20.00. Kemudian pedagang di luar makanan seperti kelontong, agen, binatu, pangkas rambut, cuci mobil, vocher pulsa, asongan, dan sebagainya diizinkan buka sampai pukul 21.00.

Untuk pedagang makanan, pemerintah masih membolehkan makan di tempat, namun waktunya dibatasi hanya sampai maksimal 20 menit. Selain itu, penerapan aturan PPKM Level 4 dan PPKM Level 3 diserahkan kepada pemerintah daerah.

Regulasi ini sedikit berbeda dengan aturan PPKM Level 4 sebelumnya, yakni pedagang hanya diizinkan menjual makanan secara take away dan delivery, alias melarang pembeli makan di tempat tanpa pengecualian.

Kemudian dispensasi lainnya seperti pembukaan pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan beraktivitas, namun dengan ketentuan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok masih diperbolehkan buka dengan kapasitas maksimum 50 persen dengan jam buka terbatas sampai pukul 15.00 WIB.

Pemerintah masih melarang operasional pusat perbelanjaan atau mal. Namun, pemerintah memperbolehkan akses untuk pembelian delivery atau take away di restoran serta supermarket yang melayani hal kritikal.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan.