Walikota Palembang Harnojoyo dan Seketaris Daerah Ratu Dewa saat menggelar rapat pembahasan PAD

Detak-Palembang.com PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang telah menetapkan pemotongan TPP sebanyak 50%. Lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercapai 60% dari target Rp1,2 triliun.

“TPP dikurangi 50 persen. Dengan berat hati kami sampaikan kepada ASN, jika ekonomi membaik maka akan dikembalikan seperti semula. Karena defisit anggran pendapatan kita diperkirakan baru Rp400 miliar. Untuk optimalisasi masih sangat sulit terutama dengan kondisi kegiatan dibatasi,”kata Wali Kota (Wako) Palembang Harnojoyo, Senin (9/8/2021).

Sementara itu, Seketaris Daerah (Sekda) Palembang Ratu Dewa menuturkan, sejak Januari hingga Juli, pembayaran TPP sifatnya ditunda 50% dan akan dibayarkan saat pendapatan daerah meningkat. Namun, mulai Agustus hingga Desember ini dipotong 50%.

“Bahkan dipotong 50% (hanya dibayarkan 50 persen) ini diprediksi berlanjut hingga 2022, termasuk TPP Sekda juga hanya dibayar 50%,”ujarnya.

Dilanjutkan, saat ini pembayaran TPP harus memenuhi syarat yakni izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dilakukan harus setelah melunasi pembayaran insentif Tenaga Kesehatan (Nakes).

“Pembayaran TPP kepada ASN ini harus ada izin Kemendagri, karena pembayaran insentif Nakes ini sekarang kembali ke APBD maka harus dipriotaskan dulu bayar insentif Nakes baru TPP,”tuturnya.

Menurutnya, dengan dikembalikannya kebijakan pembayaran insentif Nakes ke daerah, ini tentu sangat membebani APBD.

Anggaran untuk insentif Nakes tahun ini Rp15 miliar, belum lagi membayar TPP untuk sekitar 12 ribu ASN di Pemkot Palembang .

“Jumlah insentif yang diterima setiap Nakes sudah ada acuannya perorang, dan disesuaikan dengan keuangan daerah,” katanya.

Dia juga mengingatkan agar puskesmas dan Dinas Kesehatan agar tertib administrasi karena pembayaran insentif ini bersifat kolektif.

Hal itu disebutkan bisa berdampak. Lantaran, jika satu dokumen belum lengkap, maka pembayaran seluruh Nakes tertunda.

“Kami juga mengingatkan pihak Dinkes atau puskesmas untuk tidak macam-macam memotong insentif Nakes, akan ada sanksi yang berat sesuai aturan yang berlaku,”pungkasnya