Ilustrasi PCR Covid-19 (IST)
Ilustrasi PCR Covid-19 (IST)

Detak-Palembang.com, PALEMBANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan, untuk menurunkan harga pemeriksaan reserve transcription polymerase chain reaction (RT-PCR).

Akhirnya, Jendral Pelayanan Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran Nomor HK.02.02/I/2845/2021, tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan PCR.

Untuk di Pulau Jawa dan Bali, tarif tertinggi Rp 495.000 dan luar pulau Jawa dan Bali Rp 525.000.

Diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Selatan (Sumsel) Lesty Nurainy, surat edaran tersebut sudah disampaikan ke dinkes provinsi, kabupaten/kota, rumahs akit dan laboratorium klinik,

“Jadi biaya PCR untuk diluar Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 525.000.  Edaran ini agar segera diikuti dan harus diterapkan. Diimbau agar semua pihak menyesuaikan segera,” ucapnya, Rabu (18/8/2021).

Diakuinya, memang tidak ada surat edaran khusus yang dikeluarkan Pemprov Sumsel atau Dinkes Sumsel. Karena, edaran cukup dilakukan satu pintu dari Kemenkes saja.

Lesty mengharapkan, semua hasil PCR bisa didapat maksimal 1×24 jam. Namun memang, harus disesuaikan dengan tempatnya.

“Karena tidak semua kabupaten/kota mempunyai laboratorium untuk tes PCR,” ujarnya.

Ada sebanyak 15 rumah sakit di Sumsel, memiliki laboratorium tes PCR. Seperti di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Sumsel belum ada laboratorium. Sehingga harus diperhitungkan waktu pengirimannya.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Mawardi Yahya mengungkapkan, aturan PCR berbayar tersebut sangat baik, jika diperuntukkan bagi masyarakat yang mampu.

“Saya rasa tidak salah aturan PCR berbayar, bagi mereka yang mampu. Bagi yang tidak mampu, sebaiknya ada program dari pemerintah secara langsung,” ungkapnya.