Sekda Palembang Ratu Dewa

Detak-Palembang.com PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang Ratu Dewa menyatakan, dalam penerapan PPKM Level 4 pihaknya kedepan akan mulai melakukan patroli dan razia.

Terlebih lagi selama penerapan PPKM Level 4 di Palembang justru keramaian masyarakat mala terlihat. Hal itulah membuat Pemerintah Kota (Pemkot) akan melakukan skema patroli dan razia.

“Tim gabungan akan merazia perkantoran non esensial serta mengawasi aktivitas masyarakat dalam kategori sektor kritikal secara ketat. Untuk perkantoran kita akan lakukan razia. Sedangkan dilapangan kita akan pantau aktifitas masyarakat dengan patroli,”katanya Rabu,(28/7/2021)

Dilanjutkannya tim itu telah dibentuk mulai dari Disnaker, Pol PP, Dinkes, BPBD dan Tim Gugus Tugas Covid-19. Lantaran apabila tidak dilakukan itu kondisi akan lengah membuat penyebaran Covid-19 semakin membesar lagi.

“Jadi, nanti Satpol PP dan Satgas Covid-19 diminta Pak Wali kota untuk melakukan patroli dan razia ke tempat-tempat yang berpotensi kerumunan, seperti tempat kongkow dan lain-lain,”jelasnya

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Palembang, Alan Gunery, mengatakan, kebijakan PPKM level 4 di Palembang menyesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendgari) Nomor 26 Tahun 2021 tentang PPKM luar Pulau Jawa.

Antara lain, tempat-tempat seperti pasar tradisional dan sektor sejenis tetap diizinkan buka.

“Contohnya pedagang kaki lima, toko kelontong, agen outlet voucher, laundry dan pedagang asongan tetap boleh buka. Jadi dari aturan yang keluar ada sedikit pelonggaran, karena usaha kecil boleh buka tapi kerumunannya tetap dilarang,”paparnya

Kemudian, jam operasional seperti mal, kafe dan pasar swalayan dibatasi hingga pukul 20:00 WIB dengan kapasitas pengunjung hanya 50 persen, dan pelayanan makan di tempat hanya 25 persen.

“Kecuali apotek dan fasilitas kesehatan dipersilahkan buka selama 24 jam,” kata Alan.

Dalam Inmendgari juga tertulis, rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan di tempat atau dine in dengan menerima makan dibawa pulang dan tetap disiplin protokol kesehatan (Prokes) lebih ketat.

“Sementara semua kantor pemerintahan masih berjalan pembatasan 25 persen Work From Office (WFO) dan pelaksanaan kegiatan non esensial diberlakukan 100 persen WFH,”pungkasnya