Rapat Kerja Nasional dan Sosialisasi Hasil Munas Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) yang dihadiri Ketua ADPME yang sekaligus Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Detak-Palembang.com)

Detak-Palembang.com, PALEMBANG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memprediksi, di tahun 2050 mendatang, Indonesia bisa bebas dari konsumsi minyak bumi.

Hal tersebut diungkapkannya, usai memimpin Rapat Kerja Nasional dan Sosialisasi Hasil Munas Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), di Ballroom Hotel Wyndham OPI Mall, Kamis (3/6/2021).

“Tahun 2050, kita bisa bebas dari (konsumsi) bensin dan minyak bumi, kalau mau. Karena matahari, air dan angin yang berlimpah (bisa dimanfaatkan), politiknya mau tidak,” katanya.

Namun jika tidak ada gerakan untuk mengelola SDA tersebut, dia yakin bahwa Indonesia masih akan ketergantungan kebutuhan minyak bumi dalam waktu lama.

Dia juga melihat, Sumsel menjadi salah satu provinsi yang kaya akan SDA. Bahkan potensi pengembangan SDA, membuat Indonesia bisa lebih mandiri.

“Di Sumsel, prosentase jaringan gas (jargas) terbesar di Indonesia. Jadi (warga) tidak beli tabung lagi, jargas bisa dipasang ke rumah-rimah. Ini bisa jadi (daerah) percontohan,” katanya.

Menurutnya, potensi energy surya dan panas bumi di Indonesia yang berlimpah, harus menjadi mimpi bersama untuk segera dikelola.

“Indonesia bisa menggunakan apa yang bisa jadi SDA terbarukan. Awalnya memang mahal investasinya, tapi jangan dihitung-hitung harga sekarang. Lama-lama kita akan ketinggalan, jadi jangan terlambat,” ucapnya.

Dia juga menyoroti pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), yang kurang merata serta transparansi mengenai hasil produksi migas merupakan beberapa permasalahan yang dialami daerah penghasil.

Menurutnya, asosiasi berupaya membantu daerah untuk mencari keadilan daerah migas, yang memang belum merata. Hanya Jabar dan Kalimantan Timur (Kaltim), yang mendapat DBH dari investor baru.

Namun provinsi lain di Indonesia masih berjuang untuk mendapatkan jatah DBH sebesar 10 persen, dari pengelolaan blok migas yang kontraknya berakhir.

“Kita juga memperjuangkan agar ladang minyak marjinal dan tidak terurus dapat diserahkan ke daerah untuk pengelolaannya. Bisa diolah oleh BUMD yang telah dibentuk. Sehingga hasilnya bisa bermanfaat bagi pembangunan daerah penghasil. Bisa untuk bangun sekolah, rumah sakit, puskesmas dan fasilitas lainnya,” ujarnya.

Sebagai Ketua ADPMET,dia juga ingin melatih sumber daya manusia (SDM) di daerah penghasil, agar tidak menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Karena SDM di daerah, harus dilibatkan dalam kegiatan produksi migas.

Mantan Wali Kota (Wako) Bandung ini mempaparkan, ada beberapa skema DBH yang selama ini diterapkan. Yaitu uang hasil kilang di daerah atau ladang minyak mengalir ke pusat, baru didistribusikan melalui dana bagi hasil.

Tapi skema tersebut memiliki kelemahan, karena perusahaan tambang kerap kurang transparan terhadap laporan neraca pengeboran.

Lalu skema kedua yaitu, pembagian keuntungan sebesar 10 persen, yang langsung disetorkan oleh investor migas.

“Biasanya, skema itu disalurkan melalui BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Jadi BUMD yang mengelola hasil keuntungan tersebut,” katanya.