Sekda Palembang Ratu Dewa

Detak-Palembang.com PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Ratu Dewa menyatakan, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasinya lebih banyak dibutuhkan oleh Kota Palembang yakni Guru dan Fungsional Kesehatan.

Sedangkan untuk formasi CPNS berjumlah 47 dan P3K berjumlah 564. Lalu pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Palembang sudah bisa dilakukan sejak kemarin Rabu (30/6/2021) yang dimulai pada pukul 00.00 WIB.

“Kalau Palembang dari pendaftaran P3K memang paling banyak, kita membutuhkan tenaga Guru, Fungsional Guru dan Fungsional Kesehatan,”katanya Rabu,(30/6/2021).

Dijelaskannya, P3K hak dan tanggung jawab sama seperti PNS. Bahkan tesnya sama seperti tes mengikuti CPNS. Dia berharap calon pendaftar P3K tidak meragukan status yang disebutkannya akan sama seperti PNS.

“Saya yakin yang ikut akan membludak. Karena P3K hak dan kewajibannya sama seperti PNS. Tes dan sistem gugurnya juga sama seperti rekrutmen CPNS,”ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, Reza Fahlevi mengatakan, pukul 00.00 dini hari Rabu (30/6/2021), formasi CPNS dan PPPK yang dibutuhkan beserta syarat-syarat yang perlu dipenuhi akan diumumkan.

“Nanti malam akan kita umumkan rinciannya di website kami sampai 21 Juli 2021,”jelasnya

Adapun kebutuhan formasi yang diinginkan Pemkot Palembang diprioritaskan pada guru, sesuai dengan kebutuhan SDM di Kota Palembang mayoritas pada formasi guru. Sedangkan PPPK diprioritaskan untuk tenaga guru.

“Maka pada penerimaan CPNS 2021 didominasi oleh tenaga kesehatan dan tenaga teknis non guru,” katanya.

Dia menyebutkan, status PPPK akan disamakan seperti CPNS, tapi PPPK tidak mendapatkan gaji pensiun. Namun, untuk PPPK guru yang akan ikut seleksi tahun ini wajib terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan.

“Persoalan gaji ini masih dibahas untuk prosesnya seperti apa teknis penggajiannya apakah dari APBN atau APBD. Pola yang saat ini diberlakukan baru pertama kalinya, kalau tahun lalu PPPK adalah ex dari K2,” katanya.