Universitas Bina Darma (UBD) Palembang Sumsel (Dok. Website UBD Palembang / Detak-Palembang.com)
Universitas Bina Darma (UBD) Palembang Sumsel (Dok. Website UBD Palembang / Detak-Palembang.com)

Detak-Palembang.com, PALEMBANG – Universitas Bina Darma (UBD) Palembang, yang menjadi kampus swasta terbesar di Kota Palembang Sumatera Selatan (Sumsel), melakukan berbagai langkah untuk terus meningkatkan kualitasnya.

Seperti merestrukturisasi pimpinan di jajaran rektorat, dengan merekrut 5 orang wakil rektor (warek) baru. Salah satunya yang mengisi posisi warek yaitu Hendri Zainuddin, Presiden Sriwijaya FC.

Lalu melakukan perubahan petinggi Yayasan Bina Darma Palembang, yang sudah terdaftar di Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Nomor AHU-AH. 01.06-0023884 tanggal 15 April 2021.

Rektor UBD Palembang Sunda Ariana mengatakan, di tingkat yayasan, UBD Palembang kini merestrukturisasi petinggi Yayasan Bina Darma Palembang, pada tanggal 10 April 2021 lalu.

Dengan menunjuk Ferly Corly sebagai Pembina yayasan dan Linda Unsriana sebagai ketua yayasan, yang menggantikan Suheriyatmono, pemilik Prasetiya Mandiri Group di Lampung.

“Perubahan ini dilakukan untuk penguatan UBD Palembang, menjadi kampus swasta terbaik nomor 1 di Sumsel,” ucapnya, Sabtu (29/5/2021).

Tak hanya itu saja. UBD Palembang akan merealisasikan target, yaitu masuk dalam 125 besar universitas terbaik di Indonesia di tahun 2023 nanti

Pencapaian lainnya yaitu, UBD Palembang bisa unggul secara nasional dan internasional pada tahun 2024.

Serta mewujudkan visi misi UBD Palembang yang didirikan oleh mendiang Prof Bochari Rachman, sebagai Top 100 Universitas Terbaik di Indonesia, di tahun 2025 mendatang.

Di tengah aktivitasnya sebagai pimpinan kampus swasta terbesar di Palembang, Sunda Ariana bersama pengurus Yayasan Bina Darma Palembang, kerap menggelar berbagai kegiatan sosial, salah satu agenda rutinnya yaitu Jumat Berbagi.

“Setiap pekan, yayasan kita melakukan kegiatan rutin Jumat Berbagi. Kami memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu (duafa),” katanya.