Detak-Palembang.com JAKARTA – Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menegaskan keberhasilan reformasi birokrasi harus didukung sumber daya manusia (SDM) aparatur yang tidak hanya unggul tapi juga berintegritas. Integritas lembaga maupun aparat harus ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara.

“Setiap aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk menghidari ancaman dan tekanan,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020 secara daring, Senin (21/12).

Lanjutnya dikatakan, predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ia optimis keberhasilan pembangunan ZI dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar melakukan akselerasi untuk menaikkan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta melakukan inovasi terbaik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Jufri Rahman menjelaskan bahwa pembangunan ZI merupakan kebutuhan yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh unit kerja untuk peningkatan percepatan pelayanan publik dan integritas. Dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan WBK/WBBM, diharapkan dapat menularkan “virus-virus” reformasi, perbaikan tata kelola, dan menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi dan melayani publik dengan baik.

“Pembangunan Zona Integritas menuju WBK atau WBBM ini merupakan salah satu arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0,” jelas Jufri.

Berdasarkan data, usulan zona integritas tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2019 terdapat 2.246 unit kerja pelayanan yang diusulkan, tahun ini meningkat tajam sebanyak 3.691 unit kerja yang diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang berasal dari 70 Kementerian/Lembaga, 20 Pemerintah Provinsi, dan 161 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dari 3.691 unit kerja tersebut, 2.570 unit kerja berhasil lolos ke tahapan evaluasi. Setelah melewati rangkaian proses evaluasi terpilihlah 763 unit kerja dengan rincian 681 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 82 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM.

Dikatakan, tren positif tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah dan seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bersih, serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. Hal ini akan berdampak pada program reformasi birokrasi yang secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jufri juga mengingatkan pada unit kerja pelayanan yang mendapat predikat WBK/WBBM, untuk tidak berpuas diri sampai di sini karena predikat yang didapatkan tidak bersifat permanen. “Jika ke depan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi masih ditemukan fakta yang bertentangan dengan predikat WBK/WBBM maka predikat ini akan dicabut dari unit yang bersangkutan,” tegasnya.

Pada Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2020, juga diserahkan apresiasi kepada 10 pemimpin perubahan. Mereka adalah kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara masif, dengan jumlah unit kerja terbanyak memperoleh predikat WBK/WBBM. (rum/HUMAS MENPANRB)

Pemimpin Perubahan pada K/L Tahun 2020:

  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  2. Kejaksaan Republik Indonesia
  3. Mahkamah Agung
  4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  5. Kementerian Keuangan
  6. Kementerian Perhubungan
  7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  10. Badan Pusat Statistik

Peraih Predikat WBBM Tahun 2020:

  1. Kementerian Agama
  2. Badan Pusat Statistik
  3. Badan Pemeriksa Keuangan
  4. Pemerintah Kab. Bantul
  5. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  6. Pengadilan Militer Utama
  7. Pengadilan Tinggi Semarang
  8. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
  9. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
  10. Pengadilan Agama Jakarta Selatan
  11. Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
  12. Pengadilan Militer III-13 Madiun
  13. Pengadilan Negeri Bogor
  14. Pengadilan Negeri Wates
  15. Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung
  16. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
  17. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
  18. Kejaksaan Negeri Badung
  19. Kejaksaan Negeri Jember
  20. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe
  21. Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
  22. Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
  23. Kejaksaan Negeri Pekanbaru
  24. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
  25. KPKNL Bekasi
  26. KPKNL Madiun
  27. KPKNL Pekalongan
  28. KPKNL Tangerang I
  29. KPKNL Tegal
  30. KPP Madya Denpasar
  31. KPP Madya Jakarta Timur
  32. KPP Madya Tangerang
  33. KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
  34. KPP Pratama Malang Utara
  35. KPP Wajib Pajak Besar Empat
  36. KPPN Tipe A1 Bandung II
  37. KPPN Tipe A1 Lahat
  38. KPPN Tipe A1 Madiun
  39. KPPN Tipe A1 Pekanbaru
  40. KPPN Tipe A1 Surakarta
  41. KPPN Tipe A1 Yogyakarta
  42. KPPN Tipe A2 Pelaihari
  43. KPPN Tipe A2 Singaraja
  44. KPPBC TMC Kudus
  45. KPPBC TMP A Bandung
  46. KPPBC TMP C Banyuwangi
  47. KPPBC TMP C Cilacap
  48. KPPBC TMP Ngurah Rai
  49. Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
  50. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan
  51. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya
  52. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar
  53. Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang
  54. Kantor Imigrasi Kelas II Karawang
  55. Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang
  56. Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan
  57. Lapas Kelas I Malang
  58. Lapas Kelas II A Cibinong
  59. Lapas Perempuan Kelas II A Semarang
  60. PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika
  61. LPMP Jawa Tengah
  62. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
  63. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
  64. PPSDM Minyak dan Gas Bumi
  65. Balai Besar Teknologi Pencegahan dan Pencemaran Industri Semarang
  66. Baristand Industri Surabaya
  67. SMK-Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor
  68. SMK-Sekolah Menengah Analisis Kimia Padang
  69. Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta
  70. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
  71. Ditlantas Polda DIY
  72. Ditreskrimsus Polda Kalsel
  73. Ditreskrimsus Polda Kalteng
  74. Polres Bojonegoro
  75. Polres Gowa
  76. Polresta Malang Kota
  77. Polres Pelabuhan Tanjung Perak
  78. Polres Sleman
  79. BPS Kabupaten Gianyar
  80. Direktorat Registrasi Pangan Olahan
  81. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
  82. RSUD Tugurejo