Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama (MoU) di bidang  Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) antara Walikota Palembang, Harnojoyo dengan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Asmadi pada 30 Juli 2019 lalu, maka Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sulaiman Amin juga menandatangani kerjasama dengan Kejari di Kantor Kejari, Rabu (14/08).

Sulaiman mengatakan MoU yang dilakukan agar dapat mengambil tindakan yang diperlukan sehingga dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

“Dengan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Palembang kita dapat melakukan tindakan sesuai dengan koridor hukum. Kita juga bisa berkonsultasi kepada kejaksaan terkait permasalahan di bidang Datun,” ungkap Sulaiman Amin.

Lebih lanjut Sulaiman Amin mengatakan, bahwa saat pihaknya saat ini masih dalam tahap pendataan agar tidak salah dalam bertindak kedepan.

“Kita masih mendata besarannya berapa, jangan sampai nanti kita menagih hutang kepada pihak ketiga dengan data yang salah, dan SOP nya ada yang tidak dijalankan,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palembang, Asmadi menyampaikan hari ini penandatanganan kerjasama dengan BPPD Kota Palembang. Untuk pendampingan di bidang Datun pihaknya harus ada Surat Kuasa Khusus. 

“Pendampingan bidang Datun sebagai bentuk bantuan Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Pemkot Palembang. Saat ini yang menandatangani kerjasama dengan kita sebagai JPN adalah BPPD,” terangnya.

Ia juga menjelaskan bantuan JPN di bidang Datun berupa pendampingan jika terjadi persoalan hutang piutang antara pihak ketiga dengan BPPD Palembang.

“Contoh komplain pihak ketiga kepada BPPD terkait Surat Keputusan. BPPD tinggal  memberikan kuasa kepada Kejari untuk mendampingi,” jelasnya.

Namun yang lebih penting tambah Asmadi, nota kesepakatan ini dibuat untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan daerah.

“Akan ada team yang akan kita bentuk khusus untuk hal ini, tentunya agar keuangan daerah menjadi baik,” tutupnya.