Detak-Palembang.com JAKARTA – Uang dari hasil pungutan pajak yang dilakukan pemerintah sepenuhnya untuk pembiayaan pembangunan. Begitu besar manfaat dan kegunaan pajak sehingga pemerintah harus memungut dari wajib pajak yang dikenakan. Namun untuk harta yang didapat dari warisan keluarga wajib pajak (WP) tidak dikenakan pungutannya, tetapi wajib dilaporkan.

Hal ini disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa, warisan bukan merupakan objek yang bakal dikenakan pajak dalam implementasi kebijakan pelaporan data keuangan untuk kepentingan perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI).

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama menjelaskan penjelasan tersebut disampaikan karena adanya kekeliruan interpretasi di masyarakat terkait bunyi Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PMK Nomor 70 Tahun 2017, lembaga keuangan yang terdaftar sebagai pelapor wajib melaporkan rekening keuangan yang dipegang oleh satu atau lebih orang pribadi dan entitas yang wajib dilaporkan.

Hestu menjelaskan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, maka lembaga keuangan wajib melaporkan data keuangan milik subjek pajak warga negara Indonesia maupun warga negara asing di Indonesia pada DJP. Untuk WNA, DJP nantinya akan menyampaikan informasi informasi pada negara asal WNA tersebut sesuai dengan komitmen AEoI.

Adapun informasi yang wajib dilaporkan lembaga keuangan yakni saldo rekening, termasuk saldo rekening WNA yang sudah meninggal, namun rekening tersebut belum dibagikan pada ahli waris yang sah.

“Pelaporan warisan belum terbagi berupa saldo rekening tersebut adalah berdasarkan ketentuan dalam Common Reporting Standard (CRS) yang merupakan standar dalam pelaksanaan AEoI,” kata Hestu dalam keterangan resmi, Jumat (2/3).

Sementara dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, warisan yang belum terbagi meruakan subjek pajak yang harus didaftarkan sebagai wajib pajak tersendiri, menggantikan pewaris yang telah meninggal. Hal ini dikarenakan warisan yang belum terbagi dapat menimbulkan penghasilan yang juga berupa objek pajak.

Misalnya, rekening di bank yang mendapatkan penghasilan berupa bunga yang atas pajaknya sudah dipotong PPh Pasal 23 oleh bank, atau properti yang disewakan dan sudah dipotong PPh Final Pasal 4 (2) oleh penyewa.

Sehingga, kewajiban perpajakan atas penghasilan dari warisan yang belum dibagi harus dilaksanakan, yang dalam hal ini dapat diwakili oleh salah satu ahli waris, pelaksana wasiat, atau pengurus warisan tersebut.

Sementara, apabila warisan tersebut telah dibagikan, maka kewajiban perpajakannya beralih pada ahli waris yang sah, yang mana sesuai UU PPh, penghasilan berupa warisan yang diterima ahli waris bukan merupakan objek pajak penghasilan. Kecuali, apabila dari harta warisan tersebut menghasilkan adanya penghasilan baru.

“Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah melalui DJP tidak akan mengenakan pajak atas warisan, melainkan hanya penghasilan yang berasal dari harta warisan,” imbau Hestu.