Detak-Palembang.com PALEMBANG – Pejabat sementara (Pjs) Walikota Palembang secara resmi menanda tangani Kenaikan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW) sekota Palembang. Kenaikan insentif RT dan RW ini sudah direncanakan Walikota Palembang Harnojoyo sejak 2017, hari ini resmi naik.

Suratnya sudah saya tandatangani.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang juga tidak ada masalah lagi,” jelasnya, Kamis (03/05).

Insentif RT dan RW mengalami kenaikan hingga 100% dari sebelumnya 300rb perbulan naik jadi Rp600 ribu. Kenaikan Ini sesuai plang pemerintah kota Palembang (pemkot) yang sudah jadi rencana sejak 2017 lalu.

Menurut Pjs Walikota Palembang Kenaikan insentif RT dan RW atau pengganti opersionalnya ini, sudah selayaknya dinaikkan. Mengingat kebutuhan yang saat ini serba meningkat. Pjs Walikota Palembang menyampaikan keinginannya untuk menaikkan insentif RT dan RW ini hingga 2jt rupiah namun hal ini sangat bergantung pada kondisi keuangan kota Palembang.

“Kalo kita maunya gaji RT ini naik jadi Rp2 juta perbulan, tapi harus disesuaikan dengan keuangan kita. Jadi seluruh Ketua RT/RW bersyukurlah, dapat insentif Rp600 ribu tapi halal dan tenang. Dari pada  dapat Rp2 miliar tapi pake jaket orange KPK, sama saja bohong,” ucapnya.

Dengan adanya kenaikan insentif RT/RW ini, Najib berharap kinerja garda terdepan pelayanan Pemerintah Kota Palembang ini dapat lebih maksimal.

“Kita berharap semua RT/RW dapat menjadi pelayan serta pengayom masyarakat yang baik. Jangan lihat insentifnya tapi amal ibadah yang diberikan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin Rizmu menerangkan, terkait kenaikan gaji RT/RW tinggal menunggu pengajuan SPP-SPM dari pihak Kecamatan.

“Untuk yang lain sudah beres, tinggal pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Membayar (SPP-SPM) yang menjadi dasar kami mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana,” ungkapnya.

Hoyin berharap peran aktif pihak Kecamatan dalam pengajuan. Karena, pembayaran kenaikan gaji RT/RW tergantung dari Kecamatan.

“Kalo dulu melalui Tata Pemerntahan (Tapem) bisa serentak. Sekarang harus Kecamatan yang aktif,” tutupnya.