Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) Uzer Effendi memimpin Rapat Paripurna XLVI dengan agenda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Rabu (11/07).

Rapat Paripurna dihadiri oleh 52 orang Anggota DPRD dari jumlah 85 orang Anggota DPRD. Rapat mendengarkan sambutan Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Mekki.

Ishak Mekki dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-Rl).

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, telah diserahkan kepada Gubernur dan DPRD pada Rapat Paripurna Istimewa XIX pada tanggal 28 Mei 2018 yang lalu, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkapnya.

Lanjutnya, rancangan peraturan daerah ini lebih diarahkan pada penjelasan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan, sedangkan output program telah mendapatkan rekomendasi DPRD.

“Realisasi pendapatan sebesar Rp8,196 triliun atau 91,87 persen. Rinciannya PAD terealisasi sebesar Rp3,032 triliun, Pendapatan Transfer terealisasi Rp4,671 triliun atau 70,8i persen dari target,” urainya.

Ditambahkannya, untuk pendapatan lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp1,103 triliun atau 6.715 persen dari target sebesar Rp16,428 miliar.  Realisasi penerimaan dana BOS sebesar Rp1,095 triliun dianggarkan pada pendapatan transfer pemerintah pusat sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“Dari sisi belanja realisasi tahun 2017 adalah sebesar Rp5,789 triliun atau 89,89 persen dari yang direncanakan sebesar Rp6,440 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi terealisasi sebesar Rp4,410 triliun, belanja modal terealisasi sebesar Rp1,377 triliun, belanja tak terduga terealisasi sebesar Rp792,256 juta dari anggaran sebesar Rp1,5 miliar,” jelasnya

Dari laporan keuangan tahun anggaran 2017 tampak adanya peningkatan nilai aset sebesar Rp22,164 triliun. Terhadap kewajiban/utang pemerintah sebesar Rp.1,813 triliun dengan rincian utang perhitungan pihak ketiga sebesar Rp1,386 juta yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak. Pendapatan diterima di muka sebesar Rp141,105 juta yang telah diterima, namun itu merupakan hak tahun 2018. Utang beban sebesar Rp328,402 miliar, utang jangka pendek sebesar Rp326,652 miliar, utang bagi hasil pajak sebesar Rp1,158 triliun  merupakan utang bagi hasil pajak kendaraan.

“Pemerintah prov Sumsel telah berusaha semaksimal mungkin meningkatkan pembangunan sesuai dengan skala prioritas. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan serta efisiensi belanja. Kondisi perekonomian global berdampak pada capaian APBD sehingga harus diimbangi dengan optimalisasi  sumber-sumber PAD,” tutupnya.