Detak-Palembang.com PALEMBANG – Dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan Nomor 21 tahun 2006 pasal 61 dan UU Nomor 23 tahun 2013 pasal 64 yang membatalkan aturan tersebut.

Gugatan yang dilayangkan oleh para penghayat aliran kepercayaan dikabulkan oleh MK dan mendapat tanggapan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, M.Alfajri Zabidi. Dikatakan Alfajri bahwa dengan dibatalkan oleh MK, maka aturan itu tidak berlaku karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Isi aturan itu, hak penduduk berkaitan dengan identitas aliran kepercayaan agar diakomodir dalam administrasi kependudukan. Kita Samikna wa Atokna, harus patuh terhadap UU. Dan bila uji materi tadi sudah ditindak lanjuti dengan UU, kita harus menjalankan sebagai institusi pemerintah,” jelas Alfajri Zabidi di Ruang kerjanya, Rabu (07/11).

Namun dikatakannya, sebelum aturan baru dikeluarkan pihaknya masih menunggu, sampai saat ini agama yang diakui negara hanya 6.

“Kalau sudah keluar UU nya mau 7, mau 8 tidak tertutup kemungkinan lebih, silakan saja karena negara kita negara yang beragama,” ungkapnya.

Mengenai aliran kepercayaan dijelaskannya harus sepakat dulu, apa itu agama, apa yang dikatakan agama, setiap orang akan berbeda. Untuk agama Islam jelas karena ada nama nabi, ada kitab mungkin agama lain akan berbeda. Untuk menjawab apa kriteria dari aliran kepercayaan itu haruslah sesuai regulasi.

“Pemerintah akan mengakomodir setiap agama dan aliran kepercayaan. Pemerintah akan mengakui agama dan aliran kepercayaan,  bentuk pengakuan pemerintah adalah dalam bentuk UU. Indonesia negara yang bebas beragama, bebas mengemukakan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati,” katanya.

Lanjutnya, Saat ini 6 agama yang diakui, dilindungi, difasilitasi, namun diluar itu tetap dilindungi, diakomodir, diayomi karena mereka juga bangsa Indonesia. Karena tujuan bernegara adanya perlindungan terhadap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam ketertiban dunia.