Detak-Palembang.com PALEMBANG Tim Advokasi Masyarakat Sumsel Peduli Sriwijaya FC (TAMSPSFC) akan mempertanyakan motif dari pernyataan  Muda’i Maddang. Dimana di beberapa media Muda’i Madang menyatakan jika SFC bukan lagi milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Padahal sejatinya Sriwijaya FC dibeli Pemprov Sumsel dari Persijatim FC menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). TAMSPSFC yang beranggotakan 25 orang advokad mendesak gubernur terpilih Herman Deru bersama DPRD Sumsel segera menyelesaikan permasalahan status kepemilikan SFC.

M Arif Gunawan Ketua TAMSPSFC, menyatakan upaya ini sebagai pernyataan sikap terkait pernyataan Direktur Utama PT. Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) Muddai Madang, yang menyebut bahwa SFC  bukan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan belum lama ini.


“Dari data yang kami miliki, pembelian klub yang awalnya bernama Persijatim Solo FC tersebut, menggunakan dana APBD Pemprov Sumsel melalui yayasan sepakbola. Tapi belakangan disebut bahwa SFC itu milik PT. SOM,”ujarnya, saat press conference di Rumah Tamu Cafe and Resto, Rabu (12/08) sore

“Kami juga memprotes keras pernyataan yang diutarakan oleh Muddai Madang. Sebab dari data yang kita peroleh, bahwa saat ini 58% saham SFC masih dimiliki oleh Pemprov Sumsel melalui Yayasan Sekolah Sepakbola,”tegasnya.

Arif Gunawan Juga menyatakan apabila ternyata dari penelusuran dan investigasi yang dilakukan nanti, ternyata ditemukan adanya masalah hukum atau motif lain yang tersembunyi. Maka tentu pihaknya akan membawa permasalahan tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Kalau memang ternyata ada masalah hukum, tidak bisa kita hindari lagi. Maka hukum yang harus turun. Tapi sejauh ini kita belum tahu ada motivasi apa di balik ini. Kita juga akan  mencari tahu apa motif Muda’i Maddang dibalik pernyataannya, “ imbuh Arif.

Sekretaris TAMSPSFC Fahmi Nugroho menambahkan, yang pasti dalam hal ini yang paling dirugikan adalah klub sepakbola kebangaan wong kito SFC. Dirinya menambahkan yang jadi korban tentu saja SFC. Pihaknya juga akan mendorong dan mendesak gubernur terpilih bersama DPRD Sumsel, segera membuat Perda yang intinya menjadikan SFC sebagai BUMD.

“Dalam waktu dekat kami akan segera menemui DPRD Sumsel untuk mempertanyakan persoalan ini. Karena bagaimanapun juga, dana yang dikeluarkan berasal dari APBD dan bersumber dari uang rakyat,” tutupnya.