Detak-Palembang.com MUARADUA -Untuk meningkatkan pemahaman kepada OPD terhadap kebijakan akuntansi pemerintah yang berisi prinsip-prinsip dasar, aturan-aturan serta praktik yang spesifik, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar sosialiasi Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2016 di ruang rapat Assisten Sekda bidang Perekonomian dan Pembangunan, Senin (11/12) pagi.

Kepala BPKAD OKU Selatan, Rahmatullah, dalam laporannya menyampaikan, bahwa kegiatan ini diikuti 139 orang, yang terdiri dari Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, serta Operator Simda dari setiap OPD yang ada di Kabupaten OKU Selatan.

Kegiatan ini sendiri dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 11 hingga 12 Desember 2017, dan secara resmi dibuka oleh  Assisten III Sekda Bidang Administrasi Umum Ramin Hamidi mewakili Bupati OKU Selatan Popo Ali.

Bupati OKU Selatan, dalam sambutan yang dibacakan oleh Ramin Hamidi mengharapkan adanya kesamaan pemahaman dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah.

Dan menekankan pentingnya penyajian laporan OPD tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Popo Ali juga mengapresiasi kinerja BPKAD dan jajaran, yang telah mengantarkan Kabupaten OKU Selatan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke tiga kalinya secara berturut-turut, hingga tahun 2016 yang lalu.

Bahkan bukan itu saja, OKU Selatan juga menerima penghargaan terbaik pertama dari 116 kabupaten/kota regional di Indonesia.

Akhirnya, bupati juga mengharapkan Opini WTP dari BPK, dapat diperoleh lagi untuk tahun 2017, yang akan disusun  bersama pada awal tahun 2017 nanti.