Detak-Palembang.com PALEMBANG – Tindak lanjut dari demo masyarakat Tegal Binangun, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) di Pimpin Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengadakan rapat dengan Pemerintah Kota Palembang (Pemkot Palembang) yang diwakili oleh Asisten I, Sulaiman Amin dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Pemkab Banyuasin) yang diwakili oleh Asisten I Senin Har, di Ruang Rapat Sekda, Selasa (28/11).

Usai rapat Nasrun Umar menyampaikan, ada 4 sub segmen batas wilayah antara Pemkot Palembang dan Pemkab Banyuasin yang dibahas dalam rapat.

“Sub segmen Jakabaring yang termasuk di dalamnya Tegal Binangun Kelurahan Jakabaring Selatan, Sub segmen Talang Buluh, Sub segmen Merah Mata, Sub Segmen Talang Jambe,” urainya.

Lanjut Nasrun, dari empat Sub segmen tadi Pemprov Sumsel mengusulkan kepada dua pemerintah daerah dengan melihat kondisi lapangan, Sub segmen Tegal Binangun dikembalikan kepada Pemkot Palembang, Sub segmen Talang Buluh dikembalikan kepada Pemkab Banyuasin, Sub segmen Merah Mata dikembalikan pada Pemkab Banyuasin dan Sub segmen Talang Jambe dikembalikan kepada Pemkot Palembang.

“Saya minta pendapat dari Pemkot Palembang dan Pemkab Banyuasin. Dari Pemkot Palembang secara tegas menyatakan menerima dan menyetujui saran dari pemprov karena sudah diberi mandat untuk menerima dan menyetujui keputusan pemprov. Sementara Pemkab Banyuasin akan menyampaikan keputusan ini terlebih dahulu kepada Bupati dan DPRD Banyuasin,” jelasnya.

Ditambahkannya, keputusan rapat ini didasarkan kepada usulan-usulan rapat terdahulu terutama rapat yang dipimpin oleh Tim PPD Kengerian Dalam Negeri pada bulan Juli 2017 lalu.

“Keputusan rapat adalah batas wilayah antar Pemkot Palembang dan Pemkab Banyuasin berdasarkan lampiran Poin B dari PP No 23 tahun 1988 untuk menjadi pedoman, sampai ada kesepakatan baru antar kedua Pemda,” katanya.

Ia berharap semua ini berjalan lancar dan sebagaimana mestinya, agar persoalan dilapangkan dapat diselesaikan.

“Kalau sudah ada kesepakatan nantinya akan dikeluarkan Permendagri sebagai payung hukumnya. Karena proses itu harus dilalui, tidak mungkin serta Merta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan saja,” ucapnya.

Nasrun berharap, Pemkab Banyuasin untuk sementara waktu menahan diri untuk tidak membuat masyarakat resah seperti akan sweeping KTP.