Detak-Palembang.com JAKARTA – Kebijakan Presiden Ri Joko Widodo soal satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Sabang sampai Merauke dilaksanakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), namun pihaknya berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, pihaknya tak bisa bekerja sendiri mengawasi harga BBM dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, ia meminta lembaga kepolisian dalam mengawasi dan memantau jalannya kebijakan itu.

“Ada kendala, karena BPH belum ada pengawasan daerah. Kedua, pengawasan kami belum ada sampai penyidikan ataupun penindakan,” kata Fanshurullah di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 5 Januari 2017.

Dalam koordinasi tersebut, kata Fanshurullah, pihaknya dengan Polri bakal membentuk Satgas Terpadu untuk mengawasi BBM satu harga. Sehingga, nantinya pengawasan tidak hanya sampai ke SPBU atau penyalur.

“Tapi kita ingin betul-betul terdistribusi, tepat sasaran ke masyarakat kecil. Apalagi diutamakan di wilayah terluar, terdepan, terpencil,” paparnya.

Selain itu, pihaknya ingin agar pada level distribusi pengecer bisa dikendalikan. Sehingga kebijakan BBM satu harga bisa terwujud, dan berimbas ke kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan, pihaknya diberikan tugas untuk bantu mengawasi. Ia tidak ingin, uang negara yang digunakan subsisidi untuk rakyat kecil justru yang menikmati kelas menengah.

Langkah pertama, kata Tito, ialah membentuk tim kecil antara BPH Migas dengan Polri. Kemudian, menyusun MoU yang mesti dikerjakan. Setelah itu, barulah bermain di pencegahan hingga penegakan hukum.

“Kapolda akan membuat satgas kemudian juga dengan stakehlder asosiasi pengusaha migas agar paham mereka Setelah  itu semua kebijakan ditandatangani disosialisasikan,” tuturnya.