Detak-Palembang.com MUARADUA – Dana Desa yang berasal dari APBN untuk tahun 2018 mendatang akan mendapatkan tambahan sebesar 10 persen dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penambahan angka sebesar itu diungkapkan oleh Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo saat memberikan sambutannya dalam acara Sosialisasi Nota Kesepahaman Antar Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di aula pemkab, Rabu (01/11) siang.

Dimana tujuan digelarnya sosialisasi tersebut  adalah untuk mencegah, pengawasan dan penangananan permasalahan dana desa untuk Kabupaten OKU Selatan.

“Melalui komitmen dari pemerintah pusat bahwa di tahun 2018 tidak hanya melalui dana APBN, akan tetapi pemerintah daerah juga akan memberikan anggaran 10 persen melalui DAU yang akan di arahkan ke desa,” terang Bupati Popo disambut tepuk tangan meriah dari para kades yang hadir.

Sepuluh persen dari anggaran tersebut tambah Popo, mencapai hampir Rp 74 Milyar yang akan di arahkan pada seluruh desa di Kabupaten OKU Selatan untuk menunjang pembangunan di Bumi Serasan Seandanan.

Selanjutnya bupati yang mantan legislator itu berharap, dengan kenaikan anggaran yang signifikan itu dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan daerah masing-masing.

Hal itu masih menururt dia, sebagai pemerataan pembangunan dan perkembangan masing-masing desa sebagai ujung tombak pemerintah.

Sementara itu Wakapolres OKU Selatan Kompol Budi Santoso usai acara kepada wartawan menyatakan, dari pihak kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan dana desa adalah kapolsek.

“Di sini tugas kapolsek mendampingi sekaligus megawasi apabila ada terjadi penyimpangan-penyimp­angan, namun bukan untuk menakut-nakuti,” jelas Budi meyakinkan.