Detak-Palembang.com JAKARTA – Surat yang dibuat dan ditandatangani Ketua Umum (nonaktif) Partai Golkar Setya Novanto yang berisi tentang penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR RI baru pengganti dirinya, menuai polemik dikalangan anggota kader Golkar. Seperti Ahmad Doli Kurnia, Ketua Generasi Muda Partai Golkar yang mempersoalkan surat tersebut.

Doli mempersoalkan perihal penunjukan itu termasuk legalitasnya mengingat surat tersebut ditandatangani Novanto, bukan Idrus Marham yang saat ini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.

“Saya dengar surat itu ditandatangani Setya Novanto sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekjen, padahal DPP kemarin sudah melakukan rapat pleno dan sudah menunjuk Plt-nya itu Idrus Marham. Jadi, sekarang DPP ini pemegang kendalinya siapa sebetulnya,” kata Doli di Hotel Manhattan, Jakarta, Minggu (10/12) seperti dikutip kompas.com.

Doli menilai surat tersebut ilegal karena tidak sesuai secara organisatoris Partai Golkar dan patut ditolak, baik oleh DPP Golkar maupun DPR.

“Karena itu ilegal sehingga patut ditolak dan tidak diteruskan ke DPR dan menurut saya harus ada gerakan penolakan dari teman-teman anggota DPR yang bisa dimulai dari Fraksi Partai Golkar,” lanjutnya.

Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Roem Kono menyebut adanya arahan dari Ketua Umum (nonaktif) Partai Golkar Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR menggantikan Novanto.

“Sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa memang betul ada surat putusan dari Ketua Umun Setya Novanto menunjuk saudara Aziz,” kata Roem seusai acara diskusi di Senayan, Jakarta, Sabtu kemarin.

Senada dengan kader yang lainnya, Ketua DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain menilai, surat Setya Novanto soal posisi Ketua DPR cacat.

Setya Novanto dikabarkan megajukan pengunduran diri sebagai Ketua DPR. Ia lantas menunjuk anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, untuk menggantikan posisinya.

“Enggak bisa kemudian dilempar begitu aja ditunjuk-tunjuk lalu kemudian dia menjadi Ketua DPR. Enggak bisa. Itu melecehkan,” tutur Happy Bone di bilangan Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (10/12) seperti dikutip liputan6.com.

Menurut Happy Bone, ada mekanisme yang seharusnya dipahami seluruh kader partai terkait penunjukkan sosok pengganti.

Apalagi menjadi janggal jika Idrus Marham yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Golkar malah ikut menandatangani surat tersebut.

“Kalau Plt mau mengambil suatu keputusan, dia harus membahas dulu, merapatkan dengan ketua-ketua bidang yang ada, ketua korbid yang ada. Jadi nggak bisa dia mengambil keputusan seperti itu,” jelas dia.

Keberadaan surat Setya Novanto tersebut memang masih tanda tanya. Namun, beberapa tokoh di internal Golkar menyatakan surat itu sudah diteken. Jika hal itu benar, Happy Bone menilai itu mencederai konstitusi dan DPP.

“Jangan jauh-jauh deh, waktu Setya Novanto menjadi Ketua DPR kan dibahas di DPD DPP. Waktu pemilihan Akom menjadi Ketua DPR dibahas juga di DPP,” tandas Happy.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga merupakan salah satu Ketua DPP Partai Golkar mengatakan, seharusnya penunjukan penggantian Ketua DPR dilakukan setelah musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) partai selesai digelar.

“Tentu wajarnya itu sesudah Munas Luar Biasa. Karena kalau itu masuk di agenda yang tiba-tiba, ini kan tentu tidak sesuai dengan mekanisme yang bisa berlaku di DPR. Dan DPR kan sebuah lembaga tinggi negara tentu kita wajib menghormati DPR dan proses yang dilakukan parpol,” tutur Airlangga di bilangan Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (10/12).

Menurut Airlangga, kalaupun benar DPR sudah menerima surat tersebut, harusnya disampaikan terlebih dahulu ke Golkar. Terlebih, pembahasan itu merupakan agenda besar yang hasilnya harus ditunjukkan kepada publik.

“Di DPR tetap ada mekanisme. Walaupun sudah menerima surat, harus disampaikan ke Badan Musyawarah (Bamus), dan Bamus itu perlu mengadakan rapat di mana diagendakan dalam rapat DPR,” jelas Airlangga.