Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru (HD) sangat berkomitmen dengan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang pendidikan dan kesehatan.

HD mengatakan agar proses percepatan pelayanan kesehatan lebih prima maka dibutuhkan pendanaan yang besar, sementara BPJS Kesehatan badan yang ditunjuk pemerintah untuk pelayanan kesehatan sedang defisit.

“Permasalahan pelayanan kesehatan adalah pendanaan, karenanya Kebijakan presiden untuk memotong pajak rokok yang selama ini didistribusikan ke daerah untuk diberikan kepada BPJS agar daerah berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan,” ungkapnya usai membuka FGD Penyaluran dan Penyetoran Pajak Rokok di Hotel Horison Ultima Palembang, Rabu (31/10).

Bila daerah punya program pelayanan kesehatan dan sudah terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), contoh seperti kita adanya pengobatan gratis maka akan ada perhitungan terhadap apa yang akan dipotongkan.

“Kita akan membayarkan premi BPJS kepada masyarakat yang tidak mampu, dengan cara rumah sakit daerah/provinsi membuat loket pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar BPJS. BPJS, Dinkes Prov dan rumah sakit daerah tersebut langsung memberikan pelayanan sehingga masyarakat tetap gratis,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov Sumsel, Neng Muhaibah menjelaskan bahwa sesuai dengan Perpres 82/ 2018 tentang jenis pajak untuk daerah di dalamnya ada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok.

“Realisasi dari Pajak Rokok yang diterima oleh Prov Sumsel  pada :

Tahun 2014 sebesar Rp231.068.496.557.

Tahun 2015 sebesar Rp319.597.513.677.

Tahun 2016 sebesar Rp480.376.919.229.

Tahun 2017 sebesar Rp467.748.270.688.

Sementara untuk tahun 2018 sampai 31 Oktober 2018 sudah terealisasi sebesar Rp403.611.264.522,” urainya.

Lanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) maka Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 115/PMK.07/2018 pemotongan pajak rokok yang akan diberikan kepada BPJS.

“Berdasarkan PMK tadi, maka Pajak Rokok yang diterima Sumsel akan dipotong sebesar 37,5 persen. Pemotongan mulai triwulan ketiga, karena triwulan ketiga Pajak Rokok Sumsel Rp118 miliar maka pajak rokok Sumsel akan dipotong sebesar Rp44.509.118.823. Pemotongan pajak rokok itu per daerah, setiap daerah berbeda-beda jumlah yang dipotong dan akan disalurkan ke BPJS setempat langsung oleh Kementerian keuangan,” katanya.

Neng Muhaibah  berharap tidak ada lagi alasan pelayanan masyarakat oleh BPJS karena kekurangan dana baik di Sumsel khususnya dan Indonesia umumnya. Dengan bantuan dana dari pemerintah dari pemotongan pajak rokok ini semua lapisan masyarakat bisa dilayani BPJS