Detak-palembang.com PALEMBANG – Kesejahteraan guru utamanya guru honorer menjadi perhatian khusus Walikota Palembang Harnojoyo.  Akhir tahun ini rencananya semua guru honorer akan diangkat dengan Surat Keputusan Walikota Palembang.  Ada sekitar 1000 orang guru yang bekerja dengan SK kepala Sekolah. Kedepan seribu lebih guru ini akan bekerja berdasarkan SK walikota. Hal ini diprogramkan Walikota Palembang demi meningkatkan kesejahteraan para guru di Kota Palembang. 

Walikota Palembang H. Harnojoyo menerangkan, Pemerintah Kota Palembang saat ini sangat memprioritaskan dunia pendidikan. Dengan telah menganggarkan 26 persen dari APBD yakini sebesar Rp 3,1 Triliun dan ini jauh dari amanat yang tertuang dalam undang undang.

“Ini karena, Pemerintah Kota Palembang menganggap pendidikan merupakan hal utama bagi kita semua, untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa,” ucap Walikota dihadapan 1300 orang lebih saat sosialisasi kode etik Guru sekecamatan IT II dan IT III, Sabtu (18/11) di aula SMA Xaverius, jalan Bangau Palembang.

Walikota Palembang ini juga mengucapkan, maju mundurnya suatu bangsa tergantung dan berada ditangan guru. Untuk itulah Pemerintah Kota Palembang berkewajiban menjamin kesejahteraan guru. Dan saat ini guru tidak saja memberikan pendidikan formal namun juga harus terlibat dan memberikan pendidikan non formal.

“Bukan hanya Guru yang berstatus ASN, tetapi guru Honorer akan di perhatikan. Saat ini ada 1000 guru TKS yang belum menerima SK Walikota, dan itu akan segera kita perhatikan. Dengan adanya SK Walikota selain mendapatkan honorarium guru juga bisa mendapatkan insentif sertifikasi. Sehingga kesejahteraan guru honor bisa meningkat. Dan ini akan kita anggarkan di tahun 2018,” terangnya.

Di tempat yang sama Ketua PGRI Sumsel, Ahmad Zulinto menerangkan, Sosialisasi kode etik guru hari ini diikuti 1380 guru dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas baik negeri maupun swasta.

“Alhmadulillah, 16.112  guru telah menerima sosialisasi terkait kode etik guru, ini melebihi jumlah anggota PGRI yang terdaftar yakni 14.190. Hal ini untuk meningkatkan profesional guru dalam program belajar mengajar,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Ditambahkan Zulinto dengan sosialisasi kode etik guru diharapkan guru lebih percaya diri dalam mengetaui kewajibannya terhadap murid, orang tua dan teman sejawat.

“Norma adalah asas atau norma yang disepakati guru-guru dan diterima sebagai pedoman bagi guru-guru dalam bekerja. Hal ini tentu saja sesuai Amanat UU 41 point ke 3, dimana guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Alhamdulillah PGRI sebagai wadah satu-satunya guru di Indonesia sudah memiliki kode etik guru,“ ujarnya didampingi Herni Zaman ketua PGRI Kecamatan IT II dan Sri Hasbuna Bendahara PGRI IT II.