Detak-Palembang.com MUSIRAWAS – Bedasarkan hasil temuan Aliansi Pemuda Silampari (APS) terkait hasil seleksi atau pengumuman tes anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (PPL) se-Kabupaten Musirawas menemukan banyak pelanggaran terkait penetapan anggota PPL.

Menurut Irwansyah, S.Pd selaku ketua APS menuturkan bahwa, “Pelanggaran dalam seleksi PPL tersebut terindikasi penuh dengan unsur nepotisme dan money politic atau politik uang,” tuturnya.

Selanjutnya Irwansyah memaparkan pelanggaran–pelanggaran yang di sudah dihimpun oleh pihaknya dengan contoh kasus di Kecamatan Kelingi.

Adapun kasus dalam Kecamatan Kelingi tersebut yaitunya, pertama kasus nepotisme dimana anggota PPL berinisial YM merupakan saudari kandung anggota Panwascam Kelingi yang sekaligus suaminya merupakan staf panwascam. Dan FF merupakan adik dari Kepala Sekretaris Panwascam Kelingi .

“Kasus kedua adalah rangkap jabatan dimana anggota terpilih inisial AR merupakan pegawai program keluarga harapan (PKH) kabupaten Musirawas. Dan ini melanggar Peraturan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang rangkap pekerjaan bagi pegawai kontrak PKH di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,” tegas Irwan

Kemudian kasus ketiga dalam seleksi PPL di Kecamatan Kelingi adalah kasus Mo, dimana anggota terpilih tersebut hingga saat ini belum melengkapi persyaratannya lengkap secara administrasi.

Melihat data dan fakta di atas, APS mendesak Panwaslu Kabupaten Musirawas harus bersifat professional dan konsisten menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Karena kasus di atas hanya baru segelitir saja, banyak indikasi pelanggaran lain di dalam seleksi PPL, seperti uang pelican sekitar 1 juta sampai 2 juta, tegasnya.

APS hingga saat ini masih menerima pengaduan terkait pelanggaran dalam seleksi PPL di Kabupaten Musirawas dan dalam waktu dekat pihaknya akan menyampaikan pengaduan ini ke Panwaslu Musirawas.

“Maka dengan ini APS mendesak agar Panwaslu Kabupaten Musirawas agar menunda pelantikan PPL hingga kasus seperti di kelingi selesai dan panwaslu menindak tegas oknum panwascam yang melakukan pelanggaran,” tutup Irwan.