Detak-Palembang.com PALEMBANG – Kejaksaan Agung melalui kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan pemeriksaan skandal mega korupsi Dana Hibah yang dianggarkan  APBD Sumsel tahun 2013. Selain memeriksa kembali mantan pejabat pemerintah Provinsi Sumsel dan Anggota DPRD, kejaksaan juga memeriksa pejabat penyelenggara pemilu. Kali ini Sekretaris Bawaslu mendapat giliran dipanggil Kejaksaan.

Dari informasi yang dikumpulkan kan pemanggilan Sekretaris Bawaslu Sumsel oleh kejaksaan terkait terkait hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumsel dalam pelaksanaan  Pemilu/Pilkada.

 

Hal itupun dibenarkan, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Hotma Hutadjulu, melalui via telp ia membenarkan adanya pemanggilan terhadap Sekretaris Bawaslu Sumsel, pada hari Kamis (6/9/18).

“Benar ada pemanggilan terhadap Bawaslu Sumsel, dimana mereka dimintai keterangan, terkait hibah yang diterima antara 2014 atau 2013,” ungkapnya.

Hotma mengatakan, pemanggilan Bawaslu karena memang lembaga pengawas pemilu tersebut, jadi salah satu lembaga yang menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sumsel pada tahun 2013 lalu, untuk pelaksanaan kegiatan.

“Kalo rangkaiannya (pemeriksaan) bukan soal Bawaslu (Gakumdu), tapi ada kaitannya dengan hibah yang diterima,” jelasnya.


Dimana, dari informasi yang berhasil dihimpun pemeriksaan terus dilakukan pihak Kejaksaan, dengan terus memanggil beberapa pihak, termasuk pemanggilan terhadap Sekretaris Bawaslu Sumsel, yang dilakukan belum lama ini.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait pemanggilan tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel, Ir. Iriadi MS tidak dapat dihubungi. Bahkan, pesan singkat via Whatsapp, tidak mendapat respon dan hanya dibaca.

Dari penelusuran yang dilakukan, terdapat banyak kejanggalan terkait hibah yang diberikan Pemprov Sumsel kepada Bawaslu Sumsel.

Dimana, diduga telah terjadi penyalahgunaan jabatan dan tindak pidana korupsi, terkait pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan alat-alat peraga berupa spanduk baleho dan lain-lain yang dicetak Bawaslu Provinsi Sumsel, dengan nilai plafon anggaran mencapai Rp27 Miliar, yang diduga kuat menyalahi prosedur.

Hal itu dikaranakan, berdasarkan laporan itu diduga telah terjadi pemalsuan dokumen perusahaan atas nama CV Lentera jaya Abadi dengan nomor VPWP : 03.005;684.0.307.000.

Berdasarkan fakta data yang didapatkan berupa foto copy dari Surat Kemekeu RI, Dirjen Pajak Nomor S.04497/WPJ.03/Kp.01/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang konfirmasi atas data confirmasi Fiskus Rp11.181.050.000 selisih Rp11.181.050.000 atas nama CV Lentera Jaya Abadi.

Selain itu berdasarkan fakta foto copy surat Kemenkeu Dirjen Pajak nomor: S.0533/WPJ.03/KP.01/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal pembetulan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013. Dimana, dalam pengadaan lelang barang dan jasa yang ada di Bawaslu setidaknya masih ada perusahaan lain (AKK) yang jumlah kontraknya lebih besar dari kedua perusahaan tersebut yang mendapatkan kontrak lebih kurang mencapai Rp27 Miliar.

Artinya, kedua perusahaan tersebut diduga kuat tidak memenuhi Grade klasifikasi perusahaan dengan nilai kontrak diatas Rp11 miliar dan melanggar undang-undang persaingan tidak sehat.

Disamping itu pemakaian kedua perusahaan tersebut illegal dan diduga ada pemalsuan dokumen pemilik kedua perusahaan tidak mengetahui adanya pekerjaan di Bawaslu Sumsel serta melanggar aturan tentang pengadaan barang dan jasa.