Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Meskipun pertumbuhan ekonomi di suatu daerah membaik tidak secara otomatis terjadinya penurunan kemiskinan secara signifikan terutama di daerah pedesaan.  Sumatera selatan dengan pertumbuhan ekonomi 6,14% lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,17% namun pada kenyataannya penurunan kemiskinan tidak signifikan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi menyampaikan, untuk mengentaskan kemiskinan terutama maka pemerintah sudah membuat beberapa program diantaranya mengucurkan Dana Desa.

“Namun banyak kendala yang dihadapi agar dana desa dapat berjalan dengan baik sehingga tidak diselewengkan. Penggunaan dana desa kita kawal, tindakan-tindakan preventif agar mereka menggunakan dana desa sesuai dengan koridor aturan yang ditetapkan,” tegasnya di Griya Agung Palembang, Senin (04/02).

Lanjutnya, Koridor aturan tentunya terkait dengan prioritas penggunaan dana desa, sesuai kebutuhan dari Desa-desa yang bersangkutan. Agar penggunaan dana desa, sesuai dengan prioritas kebutuhan desa perlu adanya pengawasan oleh karenanya Kemendes PDT terus mencari pendekatan yang paling efektif.

“Kita selama ini ada pengawasan yang sifatnya vertikal, pengawasan yang dilakukan oleh inspektur kabupaten. Karena Dana Desa merupakan dana APBN maka pengawasan juga dilakukan oleh BPK dan juga BPKP,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengawasan lainnya adalah dengan menyediakan call center aduan-aduan masyarakat, bila aduan tadi setelah diverifikasi perlu ditindaklanjuti maka Satgas Dana akan menindaklanjuti.

“Selain itu kami mendorong keterlibatan masyarakat, oleh karenanya Kemendes mensyaratkan kepada Kepala-Kepala Desa agar menyampaikan informasi kepada publik, di ruang terbuka terkait APBDES mereka. Informasi yang disampaikan harus memuat penerimaan dan penggunaan dana-dana desa,” tutupnya.