Detak-Palembang.com PALEMBANG – Guna menggali potensi kehilangan penerimaan daerah dari berbagai sektor di Provinsi Sumsel, KPK RI menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Daerah di Auditorium Bina Praja, Selasa (3/4). Rakor yang dibuka Sekda Sumsel Nasrun Umar ini merupakan lanjutan  Rakor Pembahasan Rencana Aksi Sektor  Sumber Daya Alam yang digelar KPK RI, sejak Senin (2/4) kemarin.

Dikatakan Nasrun, kegiatan ini mestinya menjadi momentum perbaikan, pengembangan dan pembangunan instrumen yang dibutuhkan untuk penyempurnaan tata laksana sistem pemungutan dan pengelolaan terhadap semua penerimaan daerah.

“Dengan rakor ini permasalahan lintas sektoral dapat diminimalisir dan yang lebih penting adalah minimnya koordinasi dapat lebih ditingkatkan,” jelasnya.

Menurut Sekda selama ini masih banyak potrnsi yabg tidak tergali atau kehilangan penerimaan daerah dari berbagai sektor yang disebabkan belum terintegrasinya data dan informasi antar lembaga atau instansi. Selain itu belum juga maksimalnya pengawasan dalam pemungutan dan penerimaan daerah mauoun penagihan piutang.

“Selain itu belum maksimalnya peraturan yang ada untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya,” terang Nasrun.

Atas dasar permasalahan itu pula pemerintah daerah perlu membuat sistem pemungutan dan pengelolaan daerah, sehingga memaksimalkan penerimaan dan pengawasan. hal ini penting untuk mengingatkan bahwa peranan pajak sebsgai sumber utama pembiayaan daerah dalam APBD, semakin besar dari tahun ke tahun.

Lebih jauh dikatakan Nasrun, pajak memiliki peran penting untuk membangun daerah dan mendukung jalannya pemerintahan. Selain itu pajak juga digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi perekonomian yang berujung pada kesejahteraan rakyat.

“Melalui kesempatan ini saya mengajak semua elemen terkait agar dapat mensinergikan program optimalisasi  penerimaan daerah, khususnya pajak,” jelasnya.

Kegiatan ini juga diharaokan tidak saja dapa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada tapi juga mencarikan solusinya agat mampu mendorong peningkatan realisasi penerimaan daerah.

“Yang paling penting juga buat badan usaha sadar akan kewajibannya terhadap pajak dan juga memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah,” jelasnya.

Di tempat yang sama Koordinator Wilayah II Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Adlinsyah M. Nasution mengatakan Rakor ini penting guna menekan tindak pidana korupsi atau kebocoran demi menuju pemerintahan yang baik.

Potensi ini lanjut Adlinsyah jika dibiarkan bisa berujung dan mengarah ke korupsi. Untuk itula KPK hadir ke level ini agar potensi ini bisa digali agar penerimaan daerah lebih optimal.

“Kita bicara perbaikan sistem, kenapa KPK harus masuk ke level ini karena potensi kebocoran  besar. Kita tidak hanya masuk ke Sumsel tapi juga provinsi lain. Haraoan kita pencegahan ini nanti bisa berjalan mengalir baik data dari Pemprov, ke Kabupaten dan kota juga. Kita bukan mencari kesalahan tapi ini demi kebaikan,” jelasnya.

Menurut Adlinsyah sejauh ini yang banyak mereka temukan banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi tapi tidak membayar pajak. Di sinilah peran pihaknya menjadi trigger agar mereka yang memiliki kewajiban pajak memenuhi kewajibannya.

“Kita dorong bersama pengendaliannya. Kita gelar Korsupgah secara terbuka di semua provinsi. Bukan untuk menakuti, tapi kami jadi mata dan telinga KPK di daerah. Kalau memang tidak bisa dicegah barulah ada penindakan,” tutupnya.