Detak-Palembang.com JAKARTA – Merasa difitnah atas tuduhan melakukan intervensi dalam proyek e-KTP sewaktu menjabat presiden, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menempuh langkah hukum atas proses hukum yang berkembang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

“Tidak pernah namanya SBY ikut-ikutan ngurusi proyek, melakukan intervensi atas proyek,” kata SBY dalam jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (6/2).

Saat itu, SBY didampingi istrinya, Ani Yudhoyono; putranya, Agus Harimurti dan Edhi Baskoro (Ibas); Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan; dan para pengurus dan kader Demokrat dari sejumlah daerah.

SBY menegaskan tidak pernah ada penyimpangan proyek e-KTP yang dilaporkan kepadanya selama menjabat presiden.

Setelah namanya muncul dalam persidangan kasus e-KTP, SBY mengaku meminta penjelasan soal proyek e-KTP kepada para mantan pembantunya.

SBY telah bertemu mantan Menko Polhukam, mantan Mendagri, mantan Jaksa Agung, mantan Mensesneg, mantan Sekretaris Kabinet, dan mantan Menko Perekenomian.

Pasalnya, ia mengaku tidak tahu dan tidak mau masuk wilayah teknis proyek.

“Semua menjelaskan, memberi testimoni,” kata SBY.

“Saya masih percaya kepada Kabareskrim, saya percaya Kapolri dan Presiden RI. Mudah-mudahan beliau-beliau mendengar suara hati saya untuk menindaklanjuti apa yang saya adukan nanti,” kata SBY.

“Ini perang saya, this is my war. Perang untuk keadilan! Yang penting bantu saya dengan doa,” kata SBY.