Detak-Palembang.com JAKARTA – Pemerintah menetapkan batas waktu maksimal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pegawai dan karyawan dari perusahaan atau instansi yaitu satu minggu sebelum lebaran. Dan akan diberikan sanksi atau denda kepada perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR.

Hal ini ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan tunjangan hari raya ( THR) kepada para pekerjanya.

“Ada tiga sanksi. Dikenakan denda 5 persen dari total THR dengan tetap wajib membayar THR, teguran tertulis, dan pembatasan kegiatan usaha,” ujar Hanif di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (28/5).

“Kita tentu meminta kepada seluruh dunia usaha untuk mematuhi ketentuan mengenai pembayaran THR ini sebagaimana yang sudah diputuskan, yaitu paling lambat pembayaran THR dilaksanakan satu minggu sebelum hari H lebaran,” katanya lagi.