Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Ribuan guru dan tenaga pendidikan honorer kategori 2 (K2) menyampaikan aspirasi mengenai nasibnya kepada DPRD Sumsel. Ribuan honorer K2 meneriakkan No Honorer, No P3K dan Yes untuk PNS. Honorer K2 merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah,

Honorer K2 diterima oleh Askweni, Anggota DPRD Provinsi Sumsel dari Komisi V, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo dan Sekretaris Dewan DPRD Sumsel, Ramadhan S Basyeban.

Honorer K2 mengajukan 6 tuntutan kepada DPRD Sumsel untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Enam tuntutan yakni :

  1. Menolak peraturan Menpan RB nomor 36 dan 37 tahun 2018 yang tidak berkeadilan sebagaimana sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
  1. Di kabupaten/kota provinsi Sumsel anggota K2 berjumlah 7.033 yang sudah SPTJM dan tervalidasi di BKD, tidak hanya guru tapi juga tenaga teknis lainnya, untuk itu kami minta keadilan tenaga teknis /administrasi lainnya mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam proses rekrutmen CPNS di seluruh kabupaten/kota prov Sumsel.
  1. Mohon kepada Gubernur, Wwalikota, Bupati se-Sumsel untuk menerbitkan SK Gubernur, SK Bupati, SK walikota serta tambahan insentif khusus honorer K2 berdasarkan upah minimum guru.
  1. Kami mohon agar proses perekrutan CPNS tahun 2019 tidak ada tes tertulis dan batasan usia untuk honorer K2  se-Indonesia.
  1. Kami memohon jika pemerintah pusat tetap dengan keputusannya memutuskan honorer K2 dengan P3K agar pemerintah memprioritaskan K2 tanpa tes.

6 Kami mohon kepada DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel mengeluarkan surat dukungan terhadap aspirasi tenaga honorer K2 Sumsel yang ditunjukan kepada bapak Presiden, Menpan RB, Menkeu, Menkumham untuk mengakomodir seluruh tuntutan aksi pada hari ini.

Mursal, Koordinator K2 Kota Palembang dalam orasinya mengatakan mengatakan, jumlah honorer K2 di Sumsel sebanyak 7.033 orang tersebar di 17 kabupaten/kota Sumsel. Pemerintah sudah berlaku tidak adil kepada honorer K2 dalam penerimaan CPNS tahun 2019.

“Berikanlah hak kepada kami untuk menjadi PNS dalam perekrutan PNS. Kami juga sudah mengabdi sudah lama untuk mencerdaskan bangsa,” ungkapnya di Halaman Kantor DPRD Sumsel, Kamis (04/10).

Lanjutnya, sebagai honorer K2 mereka hanya diberikan gaji Rp300 ribu jauh dibawah UMR, itu pun diberikan per tiga bulan dan akan dipotong pajak juga kalau mereka tidak masuk kerja karena sakit.

“Gaji kami ada yang Rp150 ribu sampai Rp300 ribu diberikan tiga bulan sekali. Dipotong pajak dan kalau kami sakit. Jadi kami tidak boleh sakit kalau sakit gaji kami dipotong. Untuk Pengangkatan PNS umur kami sudah lebih dari 35 tahun seperti yang disyaratkan oleh aturan pemerintah,” keluhnya.

Sementara itu perwakilan dari PGRI Sumsel, Ahmad Zulinto mengatakan agar pemerintah menghilangkan hambatan aturan dari.pemerintah yang membatasi usia honorer K2 untuk menjadi PNS.

“Gaji mereka kecil dan ada yang sudah 9 bulan tidak menerima gaji. Tolong Anggota Dewan dan Pemerintah provinsi untuk mencari jalan keluarnya,” katanya.

Ia menyampaikan kepada anggota dewan dan pemerintah provinsi, jika jalan keluarnya melalui Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) hendaknya honorer K2 diprioritaskan dan tanpa tes serta tanpa pembatasan umur.  

Kesempatan dan hal yang sama juga disampaikan oleh Askweni Anggota DPRD Sumsel, Komisi V bahwa mereka (DPRD Sumsel : Red) mengerti apa yang disampaikan dan nasib guru.

“Kami bersama-sama dengan guru sampai guru sejahtera. Pemerintah mestinya berkesinambungan kalau sudah ada data K2 maka selanjutnya dilegalkan menjadi PNS,” tutupnya.