Detak-Palembang.com JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan aturan yang memperbolehkan pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki mengajukan cuti paling lama satu bulan untuk mendampingi istri yang tengah menjalani proses melahirkan dan operasi caesar.

Dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017, kesempatan cuti paling lama satu bulan ini disebut dengan Cuti Alasan Penting (CAP). Ketetapan yang dikeluarkan oleh BKN ini turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan menjelaskan, sebagai bentuk dukungan pemerintah pada pengarusutamaan gender dengan memberikan kesempatan sama kepada PNS laki-laki dan wanita dalam mengurus keluarga.

“Dalam peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 disebutkan CAP bagi PNS laki-laki yang mendampingi istri bersalin tersebut tidak memotong cuti tahunan dan selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS,” jelas dia akhir pekan lalu.

Penghasilan itu antara lain terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan hingga ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PNS.

“Secara umum pemberian cuti melahirkan bagi pekerja laki-laki di Indonesia belum diatur dalam aturan khusus, dan jikapun terdapat perusahaan swasta yang memberlakukan kebijakan tersebut, jangka waktu cuti yang diberikan beragam,” kata dia.

Ridwan lebih jauh mengungkapkan, dalam peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017, cuti alasan penting maksimal satu bulan bisa diberikan dengan syarat.

“Kalau pejabat yang berwenang atau atasannya mengizinkan dan bisa membuktikan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit atau puskesmas selama satu bulan, monggo saja,” dia menjelaskan.

Namun saat ini, Ridwan mengaku, melahirkan dengan cara normal biasanya rawat inap hanya dua hari. Sementara operasi caesar paling lama satu minggu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pun angkat bicara dengan aturan BKN tersebut. Dia mengungkapkan, sebenarnya tidak ada aturan yang menyatakan jika PNS pria boleh mengambil cuti selama 1 bulan untuk menemani istrinya melahirkan.

“Enggak ada kata-kata (dalam aturan) yang dibolehkan sampai 1 bulan,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/3).

Menurut dia, ketentuan dan tata cara cuti bagi para PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan dalam Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Dalam payung hukum tersebut, lanjut Asman, PNS pria diizinkan untuk mendapatkan cuti lebih panjang bila istrinya melahirkan kemudian harus dirawat di rumah sakit.‎ Peraturan cuti itu sudah diatur dalam PP 11/2017.

“Kaitan dengan pria diatur dalam Perka BKN. Dalam Perka itu sebenarnya pria yang bisa diizinkan untuk cuti, apabila istrinya dirawat di RS. Jadi selama dirawat, misalnya berapa hari, dia diizinkan selama istrinya dirawat di rumah sakit, karena melahirkan. Kalau dirawat ya,” jelas dia.

Sedangkan jika istrinya tidak harus mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit dan bisa segera diizinkan pulang pasca melahirkan, maka aturan cuti bagi PNS pria sesuai yang telah ditentukan. Namun Asman mengaku tidak hapal berapa lama cuti normal yang diizinkan bagi PNS pria untuk menemani istrinya melahirkan.

“Kalau tidak dirawat cutinya sesuai dengan aturan. Kalau tidak salah dalam Perka itu sudah diatur, hanya beberapa hari. Jadi kalau istrinya dirawat baru diberikan cuti. Tapi tata caranya pun sudah diatur di dalam Perka itu. Bukan dibolehkan cuti satu bulan, itu salah pengertian,” tandas dia.