Detak-Palembang.com PALEMBANG – Menjelang masa kampanye, KPU Sumsel menggelar rapat kordinasi dengan Partai Politik dan DPD guna menyamakan persepsi terkait peraturan KPU tentang kampanye, Rabu (20/9/2018) di ruang rapat KPU Sumsel.

Dalam kesempatan itu, Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ahmad Naffi memaparkan, dibanding Pemilu sebelumnya, ada sejumlah perubahan aturan kampanye sesuai PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye.

“Diantaranya lama masa kampanye yang saat ini semakin sempit dan sejumlah aturan lain yang mesti kita fahami bersama,” katanya didampingi Komisioner Alex Abdullah, Liza Lizuarni, Heny Susantih  dan sekretaris KPU MS Sumarwan.

Dia melanjutkan, ada beberapa hal perlu diperhatikan selama kampanye, terutama mendaftarkan tim kampanye ke KPU. “Pendaftaran tim kampanye paling lambat satu hari sebelum masa kampanye untuk calon tingkat provinsi, sedangkan untuk calon tingkat Kabupaten/kota minimal tiga hari sebelum masa kampanye,” katanya.

Dia melanjutkan sesuai PKPU, pelaksana kampanye adalah, pengurus Parpol, orang seorang, juru kampanye dan organisasi penyelenggara yang ditunjuk oleh peserta Pemilu.

Dalam menyampaikan materi kampanye ketentuan yang harus dipatuhi diantaranya,  memaparkan visi misi calon, menjunjung tinggi undang undang dasar, menjaga moralitas, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar seimbang dan bertanggung jawab serta mengedepankan pendidikan politik dan tidak melakukan isu sara.

“Materi kampanye mesti sopan, mendidik, bijak, beradab dan tidak provokatif,” katanya.

Dia menambahkan, dalam proses kampanye ini KPU sebagai penyelenggara memfasilitasi terkait pencetakan alat peraga kampanye di tempat umum, iklan media cetak, elektronik dan media jaringan serta menyelenggarakan debat kandidat.

“Pada prinsipnya, KPU memberikan kesempatan yang sama pada setiap calon dengan harapan dapat menambah kekayaan  pendidikan politik pada masyarakat dan mendongkrak partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 nanti,” katanya.