Detak-Palembang.com PALEMBANG – Jelang Asian Games Ke-18, upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mempercantik terus dilakukan. Selain memperindah Pedestrian, juga  dengan mengecat deretan Rumah Toko (Ruko) di Kawan 16 Ilir dan Jalan Jendral Sudirma dengan warna warni.

Deretan ruko dan pertokohan di wilayah jalan Jendral Sudirman dan kawasan pasar 16 Ilir Palembang yang di intruksikan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk melakukan pengecatan ruko kini hampir rampung. Tampak semarak warna warni ruko semakin menambah keindahan kota.

Menurut Sopian Salah satu pemilik Ruko di Kawasan 16 Ilir, Biaya pengecatan ditanggung oleh pemilik Ruko. Biaya yang dibebankan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Setengah Juta Rupiah) untuk biaya operasinal pengecetan yang disetor ke pihak Kelurahan 16 ilir Kecamatan Ilir timur I Palembang dan dikerjakan oleh pemborong.

“Kami dipungut biaya uang sebesar satu jutah lima ratus untuk biaya pengecetan satu ruko ini, tergantung luas ruko jika ruko tersebut mempunyai luas permukaan maka biaya akan lebih besar lagi. Dan untuk yang mengkoordinir uang tersebut itu pihak kelurahan,” ujar Sopian.

Ia juga menjelaskan bahwa, pengerjaan pengecetan ruko ini pihaknya membayarkan uang 1,5 juta rupiah setelah selesai pengerjaan pengecetan.

“Setelah selesai pengerjaan pengecetan semuanya selesai kami baru dipinta untuk membayarkan uang tersebut ke pihak Kelurahan,” ujarnya.

Belum ada pernyataan resmi apakah pengerjaan proyek pengecetan ruko sepanjang jalan Sudirman dan di kawasan pasar 16 Ilir ini termasuk dalam anggaran APBD Kota Palembang. Namun dari penelurusan Detak-Palembang.com biaya pengecatan swadaya dari pemilik Ruko.

Demikian juga pemborong yang mengerjakan proyek pengecatan ini ditunjuk atau melalui proses lelang tidak juga dijelaskan. Pemilik ruko juga tidak mengetahui pasti siapa dan prosesnya bagaiman pemborong tersebut mendapatkan pekerjaan.

“Kami tidak mengenal dan tahu persis apa, bagaiman dan siapa pemborongnya. Kalu kami yg mengerjakan repot pak,” ujar Sopian mengakhiri.

Beberapa pemilik ruko sebenarnya mempertanyakan tentang pungutan ini apakah boleh dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang.

“Apa boleh pemerintah langsung memungut uang selain dalam bentuk  Retribusi atau pajak daerah?,” tanya salah satu pemilik ruko yang enggan disebut namanya.