Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Mardani Ali Sera Wakil Ketua Komisi II DPR RI mendapat masukan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BKD Prov Sumsel) mengenai penanganan honorer Kategori 2 (K2).

Mardani Ali Sera mengatakan masukan untuk penyelesaian honorer K2 adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kalaupun tidak, ada kajian dari BKN untuk mengoptimalkan UU 17 tahun 2003, agar ada terobosan yang baik, ada affirmative action terhadap honorer K2,” katanya di Kantor Gubernur, Kamis (27/09).

Selain itu ia juga mengungkapkan permasalahan honorer K2 usia diatas  35 tahun yang sudah mengabdi cukup lama. Ia akan mencarikan jalan keluar terhadap honorer K2, setelah berdiskusi dengan BKD Prov Sumsel tadi maka ia optimis akan ada solusinya.

“Kalau belum ada revisi UU ASN, kita meniti peluang yang kecil, kalau ada revisi UU ASN maka akan membuat jalur  jalan tol penyelesaian honorer K2. Yang diajukan akan kami pelajari, tapi memang sangat tergantung beberapa pihak yakni Pemerintah Provinsi, Kementerian Keuangan dan Dukungan Politik dari DPR RI,” jelasnya.

Senada dengan Mardani Ali Sera, PJ Gubernur Sumsel Hadi Prabowo mengatakan, berupaya merubah UU ASN dengan memberikan masukan kepada DPR RI Komisi II. Saat ini ada masukan dari daerah untuk selanjutnya menjadi pembahasan DPR RI secara nasional.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov Sumsel, Muzakir mengungkapkan bahwa penyelesaian honorer K2 tetap seperti saat ini sampai adanya perubahan regulasi.

“Untuk merubah itu sudah sejak 2005 kita memberikan masukan, Namun keputusan itu berada di pusat yang membuat regulasi. Tadi kami memberikan masukan kepada DPR RI, karena mereka yang membuat regulasi dan mempunyai kekuatan untuk mengubah itu,” ucapnya.

Ia berharap ada kebijakan khusus bagi honorer K2 yang usianya sudah 35 tahun tetapi sudah mengabdi lama agar mendapat prioritas pengangkatan