Plt Bupati Muba Beni Hernedi saat melakukan halal bihalal dengan peserta upacara selepas dari upacara rutin Korpri di halaman kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (11/07/2016)

Plt Bupati Muba Beni Hernedi saat melakukan halal bihalal dengan peserta upacara selepas dari upacara rutin Korpri di halaman kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (11/07/2016)

Detak-Palembang.com SEKAYU – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar upacara rutin Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sekaligus apel bersama dalam rangka Halal Bihalal Idul Fitri 1437 H dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Senin (11/7/2016).

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Muba mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran pegawai di Kabupaten Muba, mari kita saling maaf memaafkan dari segala kekhilafan dan kesalahan yang telah kita lakukan, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita dapat kembali ke fitrahnya,” tukas Beni.

Lanjutnya, semoga melalui apel bersama pagi ini dapat menumbuhkan semangat kerja, menjalin hubungan yang harmonis,selaras dan meningkatkan rasa kebersamaan yang baik antara pemerintah dan pegawai Pemkab Muba, kegiatan ini selain sebagai wujud mempererat tali silaturahmi, juga sebagai bentuk syukur kita dapat bertatap muka langsung untuk saling memaafkan.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Muba juga mengatakan bahwa siap mendorong meningkatkan kedisiplinan ASN di lingkungan Pemkab Muba.

“Untuk seleksi JPT lelang terbuka JPT yang sudah kita laksanakan tidak akan lama lagi akan segera dilaksanakan pelantikan bagi sembilan jabatan yang terpilih tersebut, karena komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi berbasis kinerja harus segera kita terapkan, saya meminta kepada ASN Pemkab Muba bekerja berdasarkan aturan dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku, kedepan kita memiliki tantangan yang besar,” jelasnya.

Ia juga menambahkan akan merampungkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang belum dilaksanakan.