Detak-Palembang.com PALEMBANG – Tahun 2017 ada aturan baru bagi umat muslim yang akan menunaikan ibadah umroh dan haji dalam pengurusan paspor di kabupaten/kota tempat berdomisili.

Aturan bertujuan untuk mencegah perdagangan orang, selain itu untuk menertibkan travel-travel yang hanya memberikan janji namun tidak bertanggung jawab bila ada masalah terhadap jemaah umroh, hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan (Kakanwil Kemenag Sumsel) Alfajri Zabidi, Senin (13/03).

“Dengan aturan ini juga kita dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi calon jamaah umroh dan haji khusus agar tidak ada lagi kasus jamaah yang telantar, dan kita juga dapat tahu data real berapa jamaah yang berangkat tiap tahunnya,” katanya.

Disampaikannya, sudah satu minggu diterapkan melalui Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan pihaknya yang didasarkan SE Dirjen Imigrasi Sumsel.

“Kita juga sudah lama mensosialisasikan tetapi di pertegas lagi oleh Dirjen Imigrasi yang harus ada rekomendasi, jadi Imigrasi tidak akan mengeluarkan paspor kalau tidak betul jamaah itu jelas datanya di Kemenag,” tegasnya.

Ditegaskannya, dengan aturan baru ini kepada travel-travel yang belum terdaftar segera mendaftar. Saat ini travel yang terdaftar di Kanwil Kemenag Sumsel hanya 29 travel sisanya abal abal.

“Travel harus mendaftar dahulu, walaupun travel tersebut perwajilan dari Jakarta. Berfikirlah ulang bagi travel yang tidak mau mendaftar karena kami tidak akan memberikan rekomendasi bila tudak terdaftar di Kanwil Kemenag Sumsel,” tutupnya.