Detak-Palembang.com JERUSALEM – Perentah Amerika Serikat di Washington akan melakukan veto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal ini akan mengancam krisis Palestina atas Jerusalem. Pelstina akan meminta bantuan Majelis Umum untuk mencegah pemungutan suara atas draf resolusi Jerusalem yang diuat Mesir. Seperti dilaporkan Yahoo News, Senin (18/12).

Rancangan resolusi tersebut dibuat untuk menegaskan kembali status Jerusalem sebagai keputusan yang belum terselesaikan. Setelah Presiden Donald Trump memutuskan mengakui kota historis tersebut sebagai ibu kota Israel.

Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina mengungkapkan soal rencana meminta bantuan Majelis Umum tersebut, sebagai suatu pilihan untuk menjegal putusan Trump, dalam tulisan yang dipublikasikan di harian Arab Saudi, Senin, menjelang pemungutan suara Dewan Keamanan terkait rancangan resolusi Mesir tentang status Jerusalem.

Dalam pemungutan suara tersebut, AS kemungkinan akan memveto resolusi Mesir tersebut. Jika ini terjadi, maka resolusi tersebut tak bisa dieksekusi. Oleh karena itu, Palestina akan menggunakan majelis umum untuk menyukseskan resolusi tersebut.

Rancangan Mesir soal Jerusalem tersebut menyebutkan: “keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografis Kota Suci Jerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku dan dibatalkan dan harus dibatalkan”.

Keputusan Trump pada 6 Desember lallu untuk mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel dan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota Jerusalem telah memprovokasi kemarahan dan protes yang meluas di kalangan orang-orang Palestina serta kritik internasional yang luas, termasuk dari sekutu AS.

Israel mengatakan Jerusalem adalah ibu kota yang tak terpisahkan. Israel merebut Jerusalem Timur dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaploknya. Aksi Israel tersebut tidak pernah diakui secara internasional. Warga Palestina selama ini menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan yang mereka cari di wilayah yang dikuasai Israel setengah abad yang lalu.

Berita Arab mengutip Duta Besar Riyad Mansour menyebutkan bahwa orang-orang Palestina dan Mesir telah bekerja sama dengan anggota Dewan Keamanan menyusun resolusi untuk memastikan mendapat dukungan yang luar biasa dari berbagai kalangan.

“Khususnya negara-negara Eropa meminta kami untuk menghindari istilah seperti ‘mencela’ dan ‘mengecam’, dan tidak menyebutkan nama AS,” ujar Mansour dikutip Yahoo News. “Kami menyetujui permintaan mereka, tapi tetap mempertahankan klausul aktif yang menolak semua perubahan di Jerusalem dan penegasan kembali keputusan sebelumnya.”

Israel telah lama menuduh PBB bersikap bias menentangnya dalam konflik dengan Palestina. PBB dituding otoritas Israel telah bersikap diskriminatif terkait konflik Jerusalem. Sebaliknya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali memuji langkah Trump yang berani mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Resolusi 377A

Jika Palestina menggunakan Majelis Umum untuk menjegal putusan Trump, maka resolusi yang digunakan adalah resolusi 377A yang disahkan pada tahun 1950. Resolusi soal “menyatukan perdamaian” ini sempat digunakan untuk mengijinkan pengerahan pasukan AS untuk berperang dalam perang Korea.

Mansour mengatakan bahwa Palestina juga pernah menggunakan resolusi “Menyatukan Perdamaian” pada tahun 1990an setelah Israel mulai membangun pemukiman di Jabal Abut Ghnaim, puncak bukit di tanah Tepi Barat yang diduduki di selatan Jerusalem. Akan tetapi, di tengah jalan resolusi tersebut ditinggalkan. Kini, Palestina ingin memulai lagi sesi tersebut, yakni menggunakan resolusi 377A.

“Jika resolusi tersebut diveto, delegasi Palestina dapat mengirim surat ke Sekretaris Jenderal PBB dan memintanya untuk melanjutkan sesi darurat,” kata Mansour kepada Arab News​ dan dikutip Yahoo News,  Senin.

Sementara itu, sebelumnya Presiden Recep Tayyip Erdogan m engatakan bahwa Turki pertama-tama akan membatalkan keputusan Trump itu lewat pembicaraan di Dewan Keamanan. Namun, jika hal itu gagal, maka Turki, lanjut Erdogan, akan membawa masalah tersebut ke Majelis Umum PBB.

​K​eputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel telah memicu kutukan, kecaman, dan penentangan dari berbagai pihak.

Banyak kalangan mempertanyakan mengapa Presiden Trump mengambil keputusan ini? Apa kepentingan Trump di balik pengakuan tersebut? Di era sebelumnya, tak ada presiden AS yang mau menggambil risiko untuk mengeksekusi UU AS tahun 1995 yang mengamanahkan eksekutif untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Konsekuensinya, AS pun harus memindahkan kedubesnya secara bertahap dari Tel Aviv ke Jerusalem.