Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Aksi masa dari Paguyuban Wong Cilik Palembang untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mensukseskan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta calon legislatif digelar di Kantor KPU Sumsel Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang, Kamis (14/03).

Massa aksi sebanyak 500 orang yang terdiri dari sopir angkot, sopir bus kota dan penarik becak mendukung kinerja  KPU dan juga menginginkan Joko Widodo untuk menjadi presiden untuk periode kedua.

Koordinator Aksi, Nanang Ahmad menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung kinerja KPU Provinsi Sumsel dan mensukseskan pemilu yang akan berlangsung 17 April 2019 mendatang.

“Kami menolak tindakan penyebaran hoax dan meminta aparat penegak hukum untuk menindak penyebar hoax. Apalagi kalau ada pihak-pihak yang akan menggagalkan pemilu,” ucapnya.

Ia juga mengecam keras bila ada pihak yang melakukan intervensi dan intimidasi karena akan merusak sendi-sendi demokrasi. Pihaknya akan mengawal pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU sebagai lembaga yang resmi.

“Kami meminta aparat negara untuk tegas menegakkan supremasi hukum. Bagi pelanggar harus diproses sesuai hukum  baik itu pidana maupun ataupun sesuai dengan peraturan yang ada. Kami dari Paguyuban Wong Cilik Kota Palembang akan menjaga kondusifitas sebelum dan sesudah pemilu,” tegasnya

Menanggapi aksi massa, Kabag Hukum Teknis dan Humas KPU Sumsel ABDULLAH SH.MH menjelskan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada KPU Sumsel ,untuk menyelenggarakan Pemilu 2019 dan meyakinkan kepada massa aksi bahwa pihaknya akan menyelenggarakan Pemilu secara jujur, amanah dan berintegritas.

Setelah melakukan aksi di KPU Provinsi Sumsel, massa dari Paguyuban Wong Cilik Kota Palembang meninggalkan Kantor KPU. Namun tidak membubarkan diri tetapi melanjutkan aksinya di Bundaran Air Mancur.

Aksi di Bundaran Air Mancur, lebih menekankan pada dukungan pada Jokowi untuk melanjutkan program-program yang belum tuntas. Aksi juga mengecam menjadikan tempat-tempat ibadah sebagai tempat politik praktis.