Dolly Reza Pahlevi, pelamar calon anggota bawaslu kota Palembang

Detak-Palembang.com PALEMBANG Carut Marut Seleksi penerimaan calon anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten – Kota di Sumsel akhirnya sampai ketangan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel). Penerimaan calon komisioner Bawaslu di Sumsel  disinyalir ada penyimpangan prosedur.

Hal ini disampaikan Dilly Reza Pahlevi calon peserta yang  melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang ke OMBUDSMAN RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kamis, (12/07).

“Ada kejanggalan yang terjadi, bukan hanya saat pengumuman hasil seleksi yang tanpa diketahui peserta termasuk dirinya, melainkan pada saat sosialisasi yang dihadiri hanya 5 orang peserta saja dan itu diadakan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) jalan Suka Bangun,”ucap Dolly Reza Pahlevi seusai melapor ke Ombusman RI perwakilan Sumsel kepada awak media

Reza melanjutkan, semua persyaratan administrasi yang diminta oleh pihak panitia penyelenggara seleksi pun sudah terpenuhi. Namun dari 140 pelamar  yang dinyatakan lulus seleksi administrasi  hanya 23 saja. Reza mempertanyakan  sistem seperti apa yang digunakan oleh pihak panitia hingga mengatakan gagal kepada 113 lainnya. Padahal semua peserta  telah memenuhi syarat administrasi yang di persyaratan.

“Banyak lagi kejanggalan dari pihak BAWASLU Kota Palembang, seperti sempitnya waktu mulai dari sosialisasi hingga pendaftaran  dalam rentang waktu dari tanggal 28 Juni hingga 4 Juli saja, sementar salah satu syarat administrasi ada surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan  membutuh waktu penyelesaian  3 hari, belum lagi syarat yang lainnya,”jelasnya.

Menurut Reza inilah alasan dirinya  melaporkan pihak Bawaslu Kota Palembang kepada pihak yang berwenang yakni Ombudsman RI perwakilan Sumsel. Karena baginya ini menyangkut sebuah keadilan yang harus ditegakkan, pihak panitia juga  harus  transparan.

“Saya mengharapkan pihak panitia  transparan dalam seleksi yang dilakukan Bawaslu. Gak masuk akal dari ratusan pelamar hanya 20 yang memenuhi syarat administrasi,”tutupnya.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Muhammad Adrian Agustiansyah



Sementara itu,  Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Muhammad Adrian Agustiansyah turut angkat bicara perihal masalah ini bahwa hal ini akan segera ditanggapinya.

“Kami akan adakan tindakan penyelidikan dan dengan cepat menanggapi laporan ini dan akan sesegera mungkin memanggil pihak Bawaslu Kota Palembang.
Jika benar seperti yang dijelaskan oleh terlapor maka masalah ini akan kita bawa kejalur semestinya,”tegasnya.